
LombokPost - Kejari Sumbawa Barat tinggal sedang menelusuri kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) yang bersumber dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Sumbawa Barat.
Namun, mereka perlu berkoordinasi kembali dengan Kejati NTB terkait dengan perhitungan kerugian negaranya.
”Karena sekarang ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang baru terkait dengan perhitungan kerugian negara,” kata Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Barat Achmad Afriansyah, Selasa (7/4).
Baca Juga: Lima Anggota Dewan KSB Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Alsintan
Pada putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tertanggal 9 Februari 2026 menegaskan, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang melakukan audit dan menetapkan kerugian negara secara nyata dalam kasus tindak pidana korupsi.
”Untuk itu kami perlu koordinasikan mengenai putusan MK itu ke Kejati NTB,” terangnya.
Sebelumnya, pihak penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Apakah nanti hasil perhitungan kerugian negara dari auditor BPKP itu bisa dijadikan dasar untuk proses pembuktian di persidangan atau tidak.
”Semua keputusannya nanti setelah kami koordinasi dengan Korwas (Koordinator Pengawasan) Kejati NTB,” ungkapnya.
Namun, jadwal untuk koordinasi belum ditentukan. Masih menyesuaikan jadwal dengan Korwas Kejati NTB.
”Tunggu saja, nanti kalau ada perkembangan kami sampaikan,” kelitnya.
Dia memastikan, dengan adanya aturan baru tersebut tidak menghalangi langkah penyidik untuk menuntaskan kasus tersebut. ”Hanya butuh soal waktu saja,” kata dia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




