Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Putusan MK Tak Halangi Penyidikan Kasus Alsintan

H
Penulis: Harli Arl❯
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Barat  Achmad Afriansyah (DOK LOMBOK POST)
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Barat  Achmad Afriansyah (DOK LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost - Kejari Sumbawa Barat tinggal sedang menelusuri kerugian negara kasus dugaan korupsi pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan) yang bersumber dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Sumbawa Barat.

Namun, mereka perlu berkoordinasi kembali dengan Kejati NTB terkait dengan perhitungan kerugian negaranya.

”Karena sekarang ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang baru terkait dengan perhitungan kerugian negara,” kata Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Barat Achmad Afriansyah, Selasa (7/4).

Pada putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 tertanggal 9 Februari 2026 menegaskan, hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang melakukan audit dan menetapkan kerugian negara secara nyata dalam kasus tindak pidana korupsi.

”Untuk itu kami perlu koordinasikan mengenai putusan MK itu ke Kejati NTB,” terangnya.

Advertisement

Sebelumnya, pihak penyidik telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Apakah nanti hasil perhitungan kerugian negara dari auditor BPKP itu bisa dijadikan dasar untuk proses pembuktian di persidangan atau tidak.

”Semua keputusannya nanti setelah kami koordinasi dengan Korwas (Koordinator Pengawasan) Kejati NTB,” ungkapnya.

Namun, jadwal untuk koordinasi belum ditentukan. Masih menyesuaikan jadwal dengan Korwas Kejati NTB.

”Tunggu saja, nanti kalau ada perkembangan kami sampaikan,” kelitnya.

Dia memastikan, dengan adanya aturan baru tersebut tidak menghalangi langkah penyidik untuk menuntaskan kasus tersebut. ”Hanya butuh soal waktu saja,” kata dia.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Singgung Potensi Gejolak Politik, Terbukti Terima Suap Sertifikasi K3

Eks Wamenaker Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Singgung Potensi Gejolak Politik, Terbukti Terima Suap Sertifikasi K3

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam persidangan.

Nadiem Pertanyakan Tuntutan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun

Nadiem Pertanyakan Tuntutan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun

Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pledoi atau pembelaan.

Dugaan Korupsi KONI Sumbawa Barat Diadukan ke Kejati NTB

Dugaan Korupsi KONI Sumbawa Barat Diadukan ke Kejati NTB

Pengelolaan anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer