Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hamdan Kasim Divonis Bebas, Tidak Terbukti Lakukan Gratifikasi

S
Penulis: Suharli Harli❯
PEMBACAAN VONIS: Terdakwa gratifikasi DPRD NTB Hamdan Kasim mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram, Rabu (5/8) sore.
PEMBACAAN VONIS: Terdakwa gratifikasi DPRD NTB Hamdan Kasim mendengarkan pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Mataram, Rabu (5/8) sore.

Advertisement

LombokPost - Terdakwa gratifikasi DPRD NTB Hamdan Kasim menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Mataram, Rabu (5/8) sore. Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana gratifikasi sesuai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). 

"Mengadili, membebaskan terdakwa (Hamdan Kasim) dari dakwaan primer, subsider, dan lebih subsider jaksa penuntut umum," kata Ketua Majelis Hakim Dewi Santini membacakan putusan. 

Dewi Santini juga menetapkan memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam. "Memulihkan hak terdakwa dalam segala kedudukan harkat dan martabat," kata dia.

Advertisement

"Menetapkan, terdakwa tidak ditahan," tambahnya. 

Majelis hakim juga menetapkan uang yang diberikan terdakwa Rp 450 juta sekitar Juni-Juli 2025 harus dikembalikan ke masing-masing yang menerima. Yakni, anggota DPRD NTB Lalu Irwansyah Triadi Rp 100 juta, Harwoto Rp 170 juta, Nurdin Marjuni Rp 180 juta. 

Sebelumnya, terdakwa Hamdan Kasim dituntut JPU dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan penjara. Selain itu, dibebankan membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan. 

Advertisement

Usai persidangan, Hamdan Kasim mengatakan, semua pertimbangan majelis hakim sudah dibacakan. Tindakannya tidak terbukti. "Semua sudah sesuai fakta di persidangan," ujarnya. (arl)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sidang Vonis Kasus Gratifikasi DPRD NTB Digelar 5 Agustus, Hakim Ingatkan Tak Boleh Ada Upaya Mempengaruhi Putusan

Sidang Vonis Kasus Gratifikasi DPRD NTB Digelar 5 Agustus, Hakim Ingatkan Tak Boleh Ada Upaya Mempengaruhi Putusan

Persidangan kasus dugaan korupsi dana siluman DPRD NTB memasuki tahap akhir.

Hari Ini KPK Akan Periksa 13 Saksi Dugaan Kasus Gratifikasi Proyek Pemkab Lombok Barat, Ada Sejumlah ASN dan Pihak Swasta

Hari Ini KPK Akan Periksa 13 Saksi Dugaan Kasus Gratifikasi Proyek Pemkab Lombok Barat, Ada Sejumlah ASN dan Pihak Swasta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi dugaan kasus gratifikasi proyek di Pemkab Lombok Bara

Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Ditahan KPK soal Gratifikasi Rp 17 Miliar

Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono Ditahan KPK soal Gratifikasi Rp 17 Miliar

KPK menahan eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono terkait dugaan gratifikasi pengadaan barang senilai Rp 17 miliar.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer