LombokPost-Program pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2027 mulai disiapkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memberikan pembekalan terhadap mitra pembangunan dalam persiapan dan perencanaan calon lokasi KNMP secara serentak di Indonesia.
Khusus di Kota Mataram, kegiatan itu diikuti sebanyak 112 peserta mulai tanggal 29-30 Oktober lalu di Hotel Lombok Raya. Peserta diikuti pihak kampus dan sejumlah NGO.
"Pelatihan ini diselenggarakan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dan kompetensi dalam mendukung proses persiapan, penilaian, serta perencanaan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih 2027," kata Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Mohamad Abdi Suhufan dalam memberikan sambutan secara daring.
Baca Juga: Pemkot Mataram Raih Penghargaan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan
Para peserta mendapatkan pembekalan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas teknis dan koordinasi antarpihak. Materi pelatihan adalah untuk memperkuat pelaksanaan program.
"Perlu menyelaraskan pemahaman mengenai proses penilaian, pengumpulan dan verifikasi data, identifikasi kebutuhan masyarakat, serta penyusunan rencana pengembangan kawasan kampung nelayan," ujarnya.
Menurutnya, kesiapan tenaga penilai dan mitra pelaksana menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan perencanaan program sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. "Setiap kawasan pesisir memiliki potensi, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda sehingga proses identifikasi dan penilaian perlu dilakukan secara cermat," ungkapnya.
Program KNMP diharapkan dapat mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Tentunya melalui pengembangan kawasan yang lebih tertata, peningkatan produktivitas usaha perikanan, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.
Untuk itu, perencanaan program tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Melainkan juga perlu hal lain. "Memperhatikan kapasitas masyarakat, potensi ekonomi lokal, dan kebutuhan nelayan sebagai penerima manfaat utama," ungkapnya.
Pada pembekalan itu juga, Abdi menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, tenaga penilai, mitra pelaksana, dan pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar proses persiapan dan perencanaan berjalan terarah, terukur, serta memiliki dasar data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Proyek Kampung Nelayan Tanjung Habiskan Rp 2,3 Miliar, Pemkot Bima Bidik Penguatan Ekonomi Pesisir
"Upaya tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan dari desa, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
