Wacana Hemat Anggaran Memanas, Ismul: Dewan Tak Punya yang Bisa Dihemat!

LombokPost – Penghematan anggaran di tengah penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) kembali memunculkan perdebatan baru. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat, menilai perlu ada pelurusan pemahaman publik mengenai apa yang disebut Pokok Pikiran (Pokir) dewan. Ia menegaskan, Pokir bukan proyek pribadi anggota DPRD sebagaimana kerap disalahartikan.

“Pembahasan KUA PPAS setahu saya masih berjalan, belum ada juga pembahasan Pokir dewan karena TAPD menyampaikan pemkot defisit,” ujarnya, Kamis (6/11).

Menurut Ismul, publik perlu memahami bahwa posisi dewan hanyalah sebagai penyambung aspirasi masyarakat, bukan pelaksana kegiatan. Karena itu, ketika muncul sorotan agar dewan ikut “berhemat”, hal itu seolah mengaburkan fungsi dan batas kewenangan antara legislatif dan eksekutif.

“Kalau kami, apa yang mau dihemat? Kan hanya mengusulkan aspirasi masyarakat, yang melaksanakan itu eksekutif,” tegas Anggota Komisi 3 ini.

Ismul menambahkan, yang semestinya dikritisi bukanlah usulan Pokir, melainkan arah prioritas anggaran eksekutif yang justru dinilai belum sepenuhnya mendesak. Ia menilai perlu ada audit kritis terhadap setiap pos belanja agar efisiensi berjalan tepat sasaran.

“Justru yang sedang jadi perhatian kami adalah anggaran yang disampaikan eksekutif yang katanya prioritas,” ujarnya.

Ia mengingatkan, isu efisiensi sebaiknya tidak dibesar-besarkan hingga menimbulkan kesan seolah pemerintah daerah lumpuh dalam bergerak. Efisiensi, kata dia, bukan berarti pemangkasan serampangan, melainkan optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Menurut saya efisiensi jangan terlalu dibesar-besarkan seolah-olah tidak bisa ngapa-ngapain,” ucapnya.

Lebih jauh, Ismul menilai momentum defisit ini seharusnya menjadi pemicu untuk menata kembali arah pembangunan berbasis potensi lokal. Ia mencontohkan, penguatan lingkungan dan penyediaan akses permodalan bagi masyarakat kecil dapat menjadi alternatif yang lebih produktif dibanding proyek-proyek berskala besar yang belum mendesak.

“Dana pemkot sudah harusnya berbasis pembangunan lingkungan, pemberdayaan potensi lingkungan, menyediakan permodalan di tengah minimnya peluang kerja,” jelasnya.

Dengan begitu, katanya, efisiensi tidak harus mengorbankan aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan melalui dewan. Ia mengajak seluruh perangkat daerah agar lebih kreatif mencari sumber pendanaan di luar APBD.

“Kepala OPD sekarang harus inovatif, siapkan proposal, mari kita ke DPR RI dan kementerian,” pungkas Ismul.