Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran DBHCHT Mataram Anjlok Setengah, Pemkot Mataram Terpaksa Pangkas Program

S
Penulis: Sanchia Vaneka❯

 

Plt Kepala Bappeda Kota Mataram M.Ramadhani.
Plt Kepala Bappeda Kota Mataram M.Ramadhani.

LombokPost – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menghadapi kabar buruk terkait kemampuan fiskal daerah tahun depan.


Advertisement

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Mataram dari pemerintah pusat dipastikan mengalami pemangkasan drastis, dari Rp 72 miliar menjadi hanya sekitar Rp 39,8 miliar untuk tahun 2026.

Penurunan signifikan ini hampir separuh dari jatah sebelumnya otomatis memengaruhi kemampuan Pemkot Mataram untuk menjalankan program-program wajib yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), terutama di sektor kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

 “Tahun 2026 Rp. 39,817,517,000. Sebelumnya di tahun 2025 itu Rp. 72.000.000,” ungkap Plt Kepala Bappeda Kota Mataram, M. Ramadhani. 

Advertisement

“Anggarannya yang di penegakan hukum dan di kesehatan juga pasti berkurang. Berarti itu nanti ada program yang tidak dilaksanakan juga,” katanya.

Prioritas Ketat OPD Kesehatan dan Sosial

Pemangkasan anggaran DBHCHT ini memaksa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk segera memutar otak.

Advertisement

OPD yang selama ini mengandalkan dana ini untuk program rutin kini harus melakukan prioritas ketat dengan menentukan:

* Program mana yang harus dipertahankan.
* Program mana yang terpaksa dikurangi atau ditunda pelaksanaannya.

Meskipun harus menerima dana yang lebih kecil, Pemkot Mataram menunjukkan sikap pasrah dan menerima berapapun dana transfer yang diberikan pusat di tengah kondisi keterbatasan fiskal daerah.

“Di tengah keterbatasan fiskal itu apa saja kita terima sudah. Mau dia pakai syarat, mau dia pakai apa, lumayan lah daripada nggak ada,” tegas Ramadhani, sambil bersyukur bahwa alokasi DBHCHT masih ada meskipun dipotong setengah.

Ramadhani menambahkan bahwa variabel pembagian dana ini sepenuhnya ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan selanjutnya diatur oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang mentransfer ke masing-masing kabupaten/kota. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

dr. Kana Wulung Arie Sebut Vape Ancaman Nyata di Kalangan Remaja

dr. Kana Wulung Arie Sebut Vape Ancaman Nyata di Kalangan Remaja

Dokter Spesialis Paru RSUD Kota Mataram, dr. Kana Wulung Arie I. P., Sp.P., FISR, menegaskan bahwa vape sama sekali tidak kalah berbahaya.

Jawab Aspirasi Petani Tembakau, Satpol PP NTB Terlibat Aktif Matangkan Perencanaan DBHCHT

Jawab Aspirasi Petani Tembakau, Satpol PP NTB Terlibat Aktif Matangkan Perencanaan DBHCHT

Kasat Pol PP Provinsi NTB, Dra. Nunung Triningsih, M.M., dan tim perencana hadiri rapat pembahasan penyusunan dokumen perencanaan DBHCHT.

Tim Satgas BKC NTB Amankan Belasan Ribu Batang Rokok dan Ribuan Gram Tembakau Ilegal di Lotim

Tim Satgas BKC NTB Amankan Belasan Ribu Batang Rokok dan Ribuan Gram Tembakau Ilegal di Lotim

Tim Satgas BKC NTB menggulung peredaran produk hasil tembakau ilegal dalam operasi penindakan skala masif yang digelar di Lombok Timur.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer