Gerindra Mataram Ikuti Arah Pusat, Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Sudah Dikaji Matang
LombokPost — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung menjadi dipilih melalui DPRD terus mengundang beragam respons politik. Di tingkat daerah, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Mataram memilih bersikap hati-hati, dengan menegaskan kepatuhan penuh terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Sikap partai di daerah tidak dapat dilepaskan dari garis kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat,” tegas Ketua DPC Gerindra Kota Mataram Abd Rachman, Minggu (1/1).
Menurutnya, setiap wacana strategis terkait sistem pemilihan kepala daerah tentu telah melalui kajian menyeluruh oleh DPP. “Kami di DPC Gerindra tetap mengikuti keputusan DPP. Dewan Pimpinan Pusat tentu sudah mengkaji segala bentuk keputusan yang akan diambil dalam wacana sistem pemilukada ke depan,” imbuhnya.
Baca Juga: Bintang Drama Favorit, Zhang Ling He, Rayakan Ulang Tahun ke-28
Pernyataan tersebut menegaskan posisi struktural Gerindra sebagai partai yang menganut disiplin organisasi kuat. Arah kebijakan nasional menjadi rujukan utama bagi seluruh jajaran hingga tingkat daerah.
Sikap ini sekaligus menunjukkan DPC Gerindra Kota Mataram tidak ingin mendahului atau berspekulasi di luar keputusan resmi partai. Di tingkat nasional, sejumlah petinggi Partai Gerindra memang telah lebih dulu menyampaikan pandangan terbuka terkait wacana Pilkada melalui DPRD.
Opsi tersebut sebagai salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi daerah. Terutama dari sisi efisiensi anggaran dan pengurangan biaya politik yang selama ini dinilai sangat tinggi.
Gerindra berpandangan mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak serta-merta menghilangkan prinsip demokrasi. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu legislatif.
“Dengan demikian, mandat rakyat tetap melekat dalam proses pemilihan kepala daerah, meski jalurnya berbeda,” paparnya.
Selain itu, sejumlah elite Gerindra juga menilai Pilkada langsung kerap memunculkan dampak turunan berupa polarisasi masyarakat, konflik horizontal, hingga praktik politik uang yang sulit dikendalikan. “Kita harus melihat wacana ini dalam upaya mencari format demokrasi yang lebih stabil dan berkelanjutan,” tekannya pada substansi.
Meski demikian, Gerindra juga menekankan wacana tersebut belum bersifat final. Kajian akademik, pertimbangan konstitusional, serta aspirasi publik tetap menjadi faktor penting sebelum kebijakan apa pun ditetapkan secara resmi.
“Kita di daerah diminta untuk menahan diri dan tidak menarik kesimpulan prematur,” tekannya.
Bagi DPC Gerindra Kota Mataram, sikap mengikuti keputusan pusat bukan semata soal loyalitas struktural, tetapi bentuk kehati-hatian politik. Rachman menilai, perubahan sistem pemilihan kepala daerah menyangkut hajat hidup demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah, sehingga harus diputuskan dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab.
Baca Juga: Segini Gaji PPPK Paro Waktu di Lombok Tengah
“Kami di daerah tentu siap menjalankan apa pun keputusan partai, sepanjang itu ditetapkan secara resmi dan konstitusional,” imbuhnya.
Dengan sikap tersebut, Gerindra menempatkan diri sebagai bagian dari arus besar kebijakan nasional partai, sambil menunggu kejelasan arah wacana Pilkada ke depan. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, Gerindra memilih menjaga barisan tetap rapi menunggu keputusan pusat.
“Tugas kami di daerah yang lebih substantif adalah memastikan roda organisasi di daerah tetap solid dan siap menjalankan mandat partai,” pungkasnya.
Baca Juga: WNA Asal Prancis Tuduh Keterlibatan Oknum Polisi dalam Peredaran Narkoba di Lombok Utara
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
