LombokPost - Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram Abd Rachman, menilai polemik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung seharusnya tidak diposisikan sebagai isu utama dalam demokrasi daerah. Menurutnya, metode pemilihan hanyalah cara, bukan tujuan.
“Baik dipilih langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPRD, esensinya tetap sama. Kepala daerah itu tugas utamanya adalah melayani masyarakat,” kata Abd Rachman, Senin (19/1/2026).
Pernyataan ini menanggapi sikap terbaru DPR RI yang tidak memasukkan revisi UU Pilkada ke dalam Prolegnas tahun ini. Sebelumnya, Rachman juga sempat memberi tanggapan mengenai dinamika model pemilihan kepala daerah ini dengan menegaskan partainya tengah melakukan kajian matang atas wacana pilkada lewat DPRD.
Ia menegaskan, sistem pemilihan tidak otomatis menentukan kualitas kepemimpinan dan pelayanan publik. Seorang kepala daerah, kata dia, tetap memikul tanggung jawab yang sama: menjamin rasa aman, meningkatkan kesejahteraan, dan menghadirkan pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita terjebak pada perdebatan teknis, tapi lupa tujuan besarnya. Pemimpin daerah itu dipilih untuk bekerja bagi rakyat, bukan sekadar menang dalam kontestasi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan sikap pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang menegaskan bahwa pembahasan perubahan mekanisme Pilkada masih dalam tahap kajian dan belum menjadi agenda legislasi nasional. Abd Rachman menyebut, keputusan DPR RI tersebut masih relevan dengan sikap internal partai yang menempatkan substansi kepemimpinan di atas metode pemilihan.
“Kalau hari ini draft UU Pilkada tidak dimasukkan ke Prolegnas, itu masih nyambung dengan sikap partai. Ini bukan soal menolak atau menerima, tapi soal memastikan tujuan demokrasi tetap terjaga,” tegasnya.
Terkait arah politik ke depan, Abd Rachman mengaku hingga kini belum ada instruksi khusus dari DPP maupun DPD Gerindra kepada struktur di daerah menyangkut isu Pilkada langsung atau tidak langsung. Namun ia menegaskan, seluruh jajaran di daerah akan tetap tunduk dan patuh terhadap keputusan dan arahan pimpinan pusat.
“Belum ada instruksi langsung. Tapi prinsipnya kami di daerah siap mengamankan sikap politik partai, apapun keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
