LombokPost - Di tengah lonjakan kasus campak yang menghantam sejumlah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB), Kota Mataram menunjukkan taringnya dalam sektor ketahanan kesehatan. Hingga awal Maret 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram berkomitmen penuh mempertahankan status nol kasus (zero case) melalui strategi imunisasi yang agresif dan terukur.
“Alhamdulillah, sejauh ini kami berhasil mempertahankan status nol kasus campak di Kota Mataram,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Emirald Isfihan.
Keberhasilan ini menjadi catatan positif bagi Ibu Kota Provinsi NTB, mengingat beberapa wilayah tetangga melaporkan temuan kasus yang mencapai angka ratusan, bahkan beberapa di antaranya telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Emirald menegaskan, capaian ini merupakan hasil dari konsistensi pelayanan imunisasi di tingkat akar rumput.
Meski menyandang status zero case, perjuangan tenaga kesehatan (nakes) di lapangan tidaklah mulus.
Emirald mengakui masih ada beberapa titik wilayah di Mataram yang menunjukkan resistensi atau penolakan terhadap program imunisasi. Sentimen negatif dan kekhawatiran orang tua terhadap efek samping vaksin menjadi tantangan utama.
Namun, hal tersebut disikapi dengan pendekatan persuasif. Nakes terus memberikan edukasi tanpa henti mengenai pentingnya kekebalan kelompok (herd immunity).
“Penyakit campak ini disebabkan oleh virus dan masuk dalam kategori Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Risikonya sangat berat bagi anak-anak karena menyerang sistem saraf hingga bisa menyebabkan kematian,” jelasnya.
Dikes memberikan atensi khusus pada setiap temuan gejala sekecil apa pun.
Pasalnya, dalam regulasi kesehatan, munculnya satu kasus positif campak saja sudah dapat dikategorikan sebagai situasi darurat KLB.
Inilah yang mendasari langkah preventif diperketat di seluruh puskesmas.
Untuk memastikan tidak ada anak yang terlewat, Dikes menerapkan sistem skrining digital dan manual yang ketat.
Setiap bayi yang lahir di wilayah Kota Mataram langsung masuk ke dalam data sasaran imunisasi yang terintegrasi.
Jika dalam pendataan ditemukan ada anak yang belum mendapatkan dosis imunisasi lengkap sesuai jadwal, tim sweeping dari puskesmas akan segera bergerak.
Mereka melakukan aksi jemput bola dengan mendatangi rumah warga secara langsung atau door to door.
“Kami menerapkan sistem pemantauan yang sangat ketat. Jika terdeteksi ada yang belum imunisasi, tim langsung bergerak tindak lanjut. Kami tidak ingin ada celah sekecil apa pun bagi virus ini untuk masuk,” terangnya.
Selain penguatan internal, Emirald juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih proaktif.
Partisipasi aktif orang tua membawa anak ke Posyandu atau Puskesmas menjadi kunci utama keberhasilan jangka panjang.
Bagi orang tua yang merasa anaknya belum mendapatkan imunisasi lengkap, diharapkan segera melakukan konsultasi dengan tenaga medis di fasilitas kesehatan terdekat.
Kesadaran kolektif dinilai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan langkah penindakan saat kasus sudah menyebar.
“Imunisasi adalah program wajib pemerintah dan hak setiap anak untuk sehat,” tandasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
