LombokPost — Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperinkop UKM) tengah menggodok penyesuaian tarif retribusi sewa ruko di Mataram Craft Center (MCC), Sekarbela. Berdasarkan hasil appraisal terbaru dari Badan Keuangan Daerah (BKD), nilai sewa di pusat kerajinan emas dan mutiara tersebut diprediksi mengalami kenaikan pada tahun 2026.
“Memang ada hasil appraisal dari BKD, ada kenaikan dari beberapa tahun sebelumnya,” Kepala Disperinkop UKM Kota Mataram Jimmy Nelwan.
Jimmy mengatakan, rencana hasil appraisal ini menyesuaikan dengan nilai aset saat ini. Jika sebelumnya tarif sewa berada di angka Rp 12,5 juta per tahun, dalam hitungan terbaru angka tersebut berpotensi melonjak ke kisaran Rp 17 juta hingga Rp 18 juta per tahun untuk ruko bagian depan.
“Dari hasil appraisal terbaru ada kenaikan di angka Rp 17 juta sampai Rp 18 jutaan,” terangnya.
Kenaikan yang cukup tinggi ini memicu reaksi dari para pedagang. Jimmy tidak menampik adanya dinamika di lapangan. Namun, ia meluruskan hal tersebut bukanlah penolakan mutlak, melainkan proses negosiasi atau perundingan kembali antara pemerintah dan penyewa.
Para pedagang mengajukan sejumlah pertimbangan agar kenaikan tersebut ditinjau ulang. Salah satu alasan utamanya adalah kondisi ekonomi pasca musibah banjir yang sempat melanda kawasan tersebut, serta keluhan mengenai penurunan jumlah kunjungan pembeli secara langsung ke lokasi.
“Bukan penolakan, tapi ada perundingan kembali. Mereka (pedagang) memberikan alasan-alasan, seperti dampak banjir kemarin. Kami dari pimpinan tentu akan mencoba mengakomodir dan mempertimbangkan kondisi mereka,” jelasnya.
Menanggapi keluhan pedagang mengenai sepinya aktivitas jual beli di lapak fisik, meskipun kunjungan offline terlihat menurun, sebagian besar perajin dan pedagang di MCC Sekarbela telah bertransformasi ke ranah digital.
Baca Juga: Formasi Lama Bersemi Kembali, Menanti Transformasi AC Milan, dari 3-5-2 Jadi Ultra Offensive 4-3-3
“Kondisinya mungkin kalau dilihat langsung sepi, tapi mereka tetap eksis menjual secara online. Itu yang membuat aktivitas perdagangan sebenarnya tetap berjalan,” tambahnya.
Selain ruko bagian depan, Jimmy juga memaparkan penyesuaian tarif untuk lapak di bagian belakang. Berbeda dengan ruko depan yang masih dalam tahap perundingan, tarif untuk bagian belakang telah disepakati dan bersifat tetap. Jika sebelumnya pedagang di bagian belakang hanya dibebankan biaya kebersihan, kini mereka dikenakan tarif retribusi sebesar Rp 4 juta per tahun.
“Kalau yang di belakang sudah fix Rp 4 juta per tahun dan sudah diterima oleh pedagang. Semua lokal, baik yang 12 unit di depan maupun yang di belakang, saat ini posisinya terisi penuh,” jelasnya.
Seluruh hasil penyewaan aset daerah ini nantinya tidak masuk ke kas dinas, tapi disetorkan langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.
“Nanti ini kan urusan bagian aset ya,” tandasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
