Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kritik Keras, Program Kebersihan Dinilai Sekadar Seremonial

Lalu Mohammad Zaenudin
Ismul Hidayat
Ismul Hidayat

Advertisement

LombokPost — Persoalan kebersihan di tingkat kelurahan kembali mencuat. Kondisi di Kelurahan Monjok menjadi sorotan setelah muncul laporan terkait buruknya pengelolaan sampah, lemahnya struktur pemerintahan, hingga program gotong royong yang dinilai tidak berjalan efektif.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat, menilai persoalan ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan belum terintegrasinya penanganan di tingkat bawah. “Transit pengangkutan sampah tidak dilakukan di kantor kelurahan, sementara solusi terkait lokasi TPS juga belum jelas,” kritiknya, Minggu (5/4).  

Ia menegaskan, ketidakjelasan titik pembuangan sementara (TPS) membuat penanganan sampah di lingkungan kelurahan menjadi tidak terarah. Kondisi ini berpotensi memicu penumpukan sampah di ruang-ruang publik.

Advertisement

Di sisi lain, Ismul juga menyoroti kekosongan jabatan lurah di Kelurahan Monjok yang hingga kini masih diisi oleh pelaksana tugas (plt). Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas pelayanan dan pengambilan kebijakan di tingkat kelurahan.

“Lurah kosong, masih plt camat. Begitu susah SDM untuk mengisi posisi lurah di Kota Mataram,” katanya.

Advertisement

Tak hanya itu, program gotong royong yang selama ini digaungkan pemerintah juga ikut dikritik. Ismul menilai, gerakan tersebut belum berjalan secara sistematis dan hanya bersifat seremonial.

“Gotong royong yang dicanangkan ASN ini terkesan hanya ABS, belum terintegrasi sampai ke tingkat OPD maupun kelurahan,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan kebersihan tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD), agar penanganannya lebih terukur dan berkelanjutan.

Ia pun mendorong pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Terutama dalam memastikan ketersediaan TPS, penguatan struktur pemerintahan di tingkat kelurahan, serta integrasi program kebersihan yang benar-benar menyentuh masyarakat.

“Kalau tidak ditangani serius, masalah seperti ini akan terus berulang dan menjadi wajah pelayanan publik kita di tingkat paling bawah,” pungkasnya. (zad/r9)

Advertisement
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dukung Transformasi Posyandu 6 SPM, Satpol PP NTB Pantau Layanan Trantibumlinmas di Monjok Timur

Dukung Transformasi Posyandu 6 SPM, Satpol PP NTB Pantau Layanan Trantibumlinmas di Monjok Timur

Satpol PP berkomitmen mendorong optimalisasi pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tengah masyarakat.

Pencairan Dana Pilkades Terkendala Kelengkapan Berkas

Pencairan Dana Pilkades Terkendala Kelengkapan Berkas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lombok Timur (Lotim) memastikan anggaran pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di 157 desa

Pj Sekda Lobar Saepul Akhkam Katakan Penanganan Sampah Butuh Kebersamaan

Pj Sekda Lobar Saepul Akhkam Katakan Penanganan Sampah Butuh Kebersamaan

TPS Pelowok menjadi gambaran bahwa penanganan sampah membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: kesigapan petugas di lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer