Mataram Menuju Kota Lebih Sehat, PUPR Geber Layanan Sedot Tinja

LombokPost — Pemerintah Kota Mataram mulai mengakselerasi penanganan sanitasi berbasis layanan sedot lumpur tinja, khususnya bagi masyarakat penerima bantuan tangki septik individu periode 2018–2023. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan sekaligus memastikan fasilitas sanitasi yang telah dibangun tetap berfungsi optimal.

Melalui UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD), Dinas PUPR Kota Mataram menggelar sosialisasi dan rapat koordinasi bersama kelurahan serta Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM), Senin (13/4), di Aula Dinas PUPR.

Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning, menegaskan layanan sedot tinja ini menjadi tahap lanjutan dari program pembangunan sanitasi yang sebelumnya telah berjalan. “Banyak tangki septik yang sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu. Kalau tidak dikelola dan disedot secara berkala, ini bisa menjadi sumber pencemaran baru,” jelasnya, Rabu (22/4). 

Menurutnya, program ini tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi memastikan keberlanjutan layanan sanitasi. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kita ingin memastikan layanan ini menjangkau warga prioritas. Sanitasi yang layak itu bukan hanya dibangun, tapi juga harus dijaga dan dikelola,” katanya.

Ia menambahkan, langkah ini sejalan dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sanitasi. Menuntut pemerintah daerah memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan pengelolaan air limbah domestik yang aman dan terjangkau.

Dalam pelaksanaannya, PUPR menggandeng kelurahan dan TPS-KSM untuk turun langsung melakukan pendataan ulang warga penerima bantuan tangki septik individu sejak 2018 hingga 2023. Pendataan ini menjadi kunci agar layanan sedot tinja tepat sasaran.

Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kota Mataram Budi Mulyono, menyebut pendekatan kolaboratif ini diperlukan karena persoalan sanitasi sangat terkait dengan kondisi riil di lapangan. “Kelurahan dan KSM lebih memahami kondisi masyarakat. Dengan kolaborasi ini, kita bisa memastikan siapa yang benar-benar membutuhkan layanan ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengelolaan lumpur tinja yang tidak optimal berpotensi menimbulkan dampak kesehatan. Mulai dari pencemaran air hingga munculnya penyakit berbasis lingkungan.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa luas. Karena itu kita dorong kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga sanitasi,” katanya.