LombokPost-Salah satu shelter atau halte Bus Rapid Transit (BRT) di jalan Saleh Sungkar Kota Mataram mematung berkarat. Fisik shelter itu bukti bahwa pernah ada upaya serius pemerintah mengurai kemacetan sekitar delapan tahun silam.
Tapi kini shelter itu dan shelter lainnya, sama sekali tidak berfungsi. Bahkan malam harinya tersiar cerita digunakan untuk aktivitas negatif.
“Shelter BRT ini (ada yang dibuat dari) bersumber pemerintah pusat, provinsi, dan pemkot,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram Zulkarwin, kemarin (19/3).
Adanya status sumber anggaran berbeda membuat status kepemilikan asetnya pun berbeda. Zulkarwin mengatakan, pihaknya masih memikirkan langkah untuk pemanfaatan aset yang bersumber dari pemerintah kota agar tidak terkesan terbengkalai.
“Jadi untuk shelter yang bersumber dari anggaran pemkot akan coba kita diskusikan dengan bagian aset untuk rencana perlakuan ke depan,” paparnya.
Mantan camat Selaparang tersebut tak menampik, keberadaan shelter yang tak berfungsi sama sekali cenderung mengganggu pengguna jalan. Ukuran lebar menutup separo trotoar jalan.
Begitu juga dari aspek estetika, shelter itu malah terkesan memamerkan program gagal pemerintah karena berada di pinggir jalan. Kondisi sebagian besar shelter yang telah karatan membuat pemandangan pinggir jalan tak enak dilihat.
Zulkarwin mengatakan ia sebenarnya ingin membongkar shelter-shelter itu. “Kalau saya pribadi maunya dibongkar. Tapi kita perlu tanyakan bagian aset dulu,” ucapnya.
Menyegarkan lagi ingatan tentang shelter-shelter tersebut, sekitar delapan tahun lalu, pemerintah pernah berupaya mencanangkan angkutan massal BRT sebagai solusi mengurai kepadatan arus lalu lintas. Namun hanya sekitar satu tahun berjalan, program tersebut bagai hilang ditelan bumi.
Mulainya pada tahun 2016 silam bus itu didatangkan sebanyak 25 unit. Bus itu adalah bantuan dari kementerian perhubungan.
Bus kemudian sempat beroperasi dengan sejumlah rute. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk biaya operasional. Tetapi tingginya kemampuan warga membeli alat transportasi di samping juga berkembangnya layanan transportasi online membuat BRT akhirnya berhenti disubsidi Pemkot pada tahun 2017.
Sampai saat ini sejumlah rencana mengemuka terkait sejumlah aset yang kadung dibuat untuk mendukung BRT. Salah satunya adalah belasan shelter yang tersebar di berbagai penjuru kota.
Tapi tak ada satu pun wacana-wacana itu berjalan sesuai yang direncanakan. “Dulu waktu saya jadi Kasi Sapras di Bidang Angkutan saya sempat usulkan supaya shelter di potong supaya tidak tinggi dan bisa dimanfaatkan sebagai halte/bus stop bemo kuning,” tuturnya.
Sekretaris Komisi 3 DPRD Kota Mataram Irawan Aprianto justru tak setuju shelter itu dibongkar. “Justru harus dimanfaatkan sebagaimana seharusnya,” tekan politisi PKS ini.
Menurutnya kota saat ini berjalan ke arah kemajuan pembangunan. “Kita menjadi kota metropolis yang suatu saat sangat membutuhkan transportasi massal,” ucapnya.
Pihaknya mendorong agar program yang terkesan gagal itu dimaksimalkan lagi. “Kami terus terang sampai saat ini belum melihat keseriusan pemerintah dalam menyiapkan transportasi massal ini,” kritiknya.
Ketika program itu dirancang tahun 2016 silam, Irawan mengatakan pemerintah telah berjalan ke arah benar. Tetapi sejak memutuskan tidak melanjutkan lagi, pemerintah dinilai tidak mampu membangun secara berkelanjutan.
“Ini kan (transportasi massal) harus disiapkan setahap demi setahap,” ujarnya.
Ia khawatir hanya karena ketidakcakapan pemerintah mengiring pembangunan dan menyediakan transportasi yang relevan dengan kebutuhan zaman, malah suatu saat akan tergagap-gagap dengan kemacetan yang terjadi. “Ini seperti bom waktu,” ucapnya.
Kroditnya jalanan ibu kota dan kebutuhan transportasi massal sudah terasa sejak saat ini. Irawan mencontohkan saat event besar diadakan di ibu kota, beberapa ruas jalan sering mengalami kemacetan parah.
“Misalnya saat event MXGP, kemacetan terjadi di beberapa titik,” paparnya.
Daerah maju harus mampu menyiapkan transportasi massal. Upaya sebaliknya, hanya akan membuat kota mundur ke belakang.
Mandegnya ide BRT sebagai transportasi massal menurutnya bukan karena tidak direspons warga. “(Keberadaan BRT) bukan tidak diatensi masyarakat, tapi karena itu hanya melayani secara parsial,” ucapnya.
Menurutnya kalau BRT dan transportasi massal seperti angkot terkoneksi, maka warga pasti menggunakannya. “Harus dipersiapkan dengan matang agar warga juga dipastikan dapat sampai tujuan,” paparnya.
Belum lagi kondisi angkot sebagai feeder kebanyakan tidak lulus uji emisi. “Jadi persiapkan semua secara berkesinambungan agar kebutuhan transportasi warga terlayani dengan baik dan nyaman,” pungkasnya. (zad/r3)
Editor : Akbar Sirinawa