LombokPost — Wacana kebijakan parkir gratis bagi pengendara yang tidak dilayani pembayaran QRIS oleh juru parkir (jukir) menuai sorotan dari dewan. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS Ismul Hidayat, menilai persoalan utama bukan semata pada sistem pembayaran, melainkan pada lemahnya pengawasan dan ketegasan penegakan aturan.
Ismul mempertanyakan mengapa masih banyak jukir yang tidak patuh terhadap kebijakan QRIS, padahal program tersebut sudah berjalan cukup lama dan menjadi bagian dari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Jukir tidak patuh ini jangan-jangan memang ada atasannya di luar dinas,” ujar Ismul, Selasa (16/12).
Menurutnya, praktik parkir merupakan salah satu potensi PAD yang besar dan seharusnya dijaga ketat. Ketidakpatuhan jukir terhadap sistem QRIS dinilai membuka ruang kebocoran penerimaan daerah jika tidak segera ditangani secara serius.
“Potensi parkir ini adalah sumber PAD yang harus dikawal. Jangan sampai bocor hanya karena ulah oknum,” tegasnya.
Ismul menilai, dishub sebagai leading sector seharusnya bersikap lebih tegas terhadap jukir yang menolak mengikuti aturan. Ia menekankan posisi jukir bukanlah jabatan yang tidak tergantikan.
“Kalau tidak mau mengikuti aturan, ya bisa diganti. Banyak kok yang mau kerja sebagai jukir,” tegasnya.
Ia menilai rencana menggratiskan parkir ketika jukir tidak menyediakan QRIS justru berpotensi menjadi solusi yang keliru. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat berdampak langsung pada penurunan realisasi PAD parkir.
“Salah kalau solusinya justru membolehkan tidak bayar parkir. Yang rugi nanti daerah,” ujarnya.
Ismul mengingatkan target PAD dari sektor parkir telah ditetapkan secara resmi melalui pembahasan anggaran bersama DPRD, termasuk Badan Anggaran (Banggar). Karena itu, optimalisasi penerimaan harus menjadi prioritas.
“Banggar sudah menetapkan target PAD dari parkir. Itu artinya harus dioptimalkan, bukan malah dilemahkan,” katanya.
Ia mendorong dishub untuk fokus memperbaiki tata kelola parkir, mulai dari pendataan jukir, pengawasan lapangan, hingga penegakan sanksi yang jelas dan konsisten. Menurut Ismul, penggunaan QRIS sejatinya bukan untuk merugikan jukir, melainkan menciptakan sistem yang transparan dan adil bagi semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kalau sistemnya jelas dan transparan, jukir juga sebenarnya aman. Yang bermasalah itu biasanya yang ingin bermain di luar sistem,” ujarnya.
Baca Juga: Arsenal Siapkan Rp 1,6 Triliun, Siap Bajak Bintang Juventus dan AC Milan Demi Ambisi
Ismul juga menilai penting adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola setoran dan pengawasan internal, agar kebijakan digitalisasi parkir tidak berhenti sebatas imbauan. “Kalau aturan sudah dibuat, tinggal kemauan untuk menegakkan. Jangan setengah-setengah,” tantangnya.
Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal kebijakan parkir agar benar-benar memberikan manfaat bagi daerah dan tidak justru membuka celah baru bagi kebocoran PAD. “Parkir ini kelihatannya kecil, tapi kalau dikelola serius, kontribusinya besar. Maka harus dikawal dengan tegas,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin