LombokPost - Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Bintaro, Ampenan, terus dikebut. Proyek strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan mengintegrasikan sektor perikanan dari hulu ke hilir ini mencatatkan progres fisik sebesar 10,98 persen.
“Progres saat ini di angka 10,98 persen. Kemarin kami memang sempat menunggu redesain karena ada instruksi perubahan dari Bapak Menteri dan Bapak Presiden,” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Bintaro Diana Santiaji Irawan.
Baca Juga: Atasi Abrasi dan Tata Kawasan, Desa Kuranji Dalang Sambut Program Kampung Nelayan Merah Putih
menjelaskan bahwa meski terdapat beberapa penyesuaian desain, pengerjaan di lapangan tetap berjalan sesuai koridor.
Saat ini, fokus pengerjaan meliputi fondasi bangunan, pembesian, hingga proses leveling atau perataan dan pengurukan lahan.
Ia memaparkan, perubahan signifikan terjadi pada Detail Engineering Design (DED) bangunan. Salah satu yang paling menonjol adalah perubahan bentuk dan material atap.
Awalnya, bangunan direncanakan menggunakan atap seng dengan model satu garis air. Namun, sesuai arahan Presiden terkait program "
gentengisasi, material diganti menggunakan genteng tanah liat dengan desain atap pelana kuda.
“Instruksi Bapak Presiden kita akomodir dalam redesain ini. Jelas kalau dari sisi anggaran, genteng lebih mahal karena bobotnya lebih berat dan membutuhkan konstruksi baja yang lebih kuat dibanding seng,” jelasnya.
Meski ada kenaikan harga material, ia memastikan total anggaran proyek tetap berada di angka Rp 11 miliar melalui mekanisme Contract Change Order (CCO) atau pekerjaan tambah kurang.
“Kemarin kita sudah bangun fondasinya. Tinggal levelling seperti perataan dan pengurukan tanah, pembesian. Karena kita memang menunggu redesain,” jelasnya.
Proyek senilai belasan miliar ini didesain sebagai kawasan terintegrasi.
Fasilitas yang akan dibangun Kementerian mencakup jalan kawasan, musala, kantor pengurus, kios perbekalan, bengkel, ruang pertemuan, hingga pabrik es dan cold storage (gudang beku).
Keberadaan gudang beku ini diharapkan menjadi solusi saat stok ikan melimpah agar harga di tingkat nelayan tidak anjlok.
Mengenai pembagian wewenang, Kementerian fokus pada pembangunan fisik kawasan dan fasilitas penunjang, sementara urusan perizinan seperti Amdal, KKRD, dan IMB diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda).
Terkait pasar ikan higienis, pengelolaannya akan dikoordinasikan dengan dinas terkait.
Pihaknya optimis proyek ini tidak akan menemui kendala berarti karena tipologi bangunannya yang tergolong bangunan biasa, bukan gedung bertingkat tinggi.
“Target kami bulan April atau Mei tahun ini sudah selesai pengerjaannya,” pungkasnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram Irwan Harimansyah mengatakan, seluruh pembangunan kampung nelayan merah putih berada di atas lahan seluas 1,8 hektare.
Luasan ini sudah melampaui prasyarat minimal yang diminta pusat sebesar 1 hektare.
Lahan tersebut akan menjadi area kolaborasi terpadu yang menyatukan pasar ikan bersih, fasilitas industri perikanan, hingga hunian nelayan berupa Rusunawa tahap kedua yang dikelola Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Mataram. Irwan menekankan, integrasi lahan adalah prioritas utama agar tidak terjadi tumpang tindih bangunan.
“Pemda sudah menyiapkan lokasinya di satu titik. Kami mengusulkan prasarana apa saja yang mendesak, seperti penerangan jalan dan gudang es, lalu pusat menyetujui sesuai skala prioritas,” tandasnya.
Editor : Kimda Farida