LombokPost - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS Istiningsih mengingatkan eksekutif agar tidak gegabah mengambil opsi, seperti merumahkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kebijakan merumahkan pegawai adalah opsi terakhir yang seharusnya dihindari. Baginya, nasib para PPPK yang baru saja diangkat merupakan pertaruhan martabat pemerintah di mata masyarakat.
“Kalau untuk merumahkan itu sebenarnya pilihan kesekian. Itu bukan satu-satunya solusi. Kasihan, mereka ini baru diangkat, baru mau mengabdi, lalu tiba-tiba dirumahkan. Ini kesannya kita memberi harapan palsu atau PHP kepada warga kita sendiri,” tegasnya.
Politisi perempuan ini menilai, daripada mengorbankan nasib pegawai, pemerintah kota melalui TAPD seharusnya lebih cermat menyisir pos belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Menurutnya, masih banyak anggaran yang bisa disedot demi efisiensi tanpa mengganggu kondusivitas daerah.
Baca Juga: PPPK Paro Waktu Kota Mataram Dipastikan Terima THR
Istiningsih menunjuk beberapa pos belanja yang dianggapnya masih sangat bisa dirampingkan. Di antaranya adalah biaya makan-minum rapat hingga belanja Alat Tulis Kantor (ATK) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau dijumlahkan dari seluruh dinas, itu nilainya sangat besar. Pos-pos non-prioritas seperti itulah yang seharusnya menjadi target utama efisiensi,” imbuhnya.
Ia mengakui, tekanan fiskal akibat kebijakan pusat dan isu ekonomi global memang sudah mulai terasa sejak 2025 dan akan kian mencekik di 2026. Namun, ia menekankan efisiensi jangan sampai menjadi bumerang yang justru menghambat pembangunan atau menciptakan kegaduhan sosial di tengah masyarakat.
“Efisien seperti itu malah mengganggu jalan pembangunan dan kondusifitas di masyarakat,”cetusnya.
Untuk itu, Istiningsih mendesak adanya komunikasi intensif dan transparan antara TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam waktu dekat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebijakan yang diambil nantinya tidak pincang sebelah.
“Kita akan hitung-hitungan lagi antara TAPD dan Banggar untuk mencari jalan tengah yang paling efektif," jelasnya.
Istiningsih berharap, sebelum palu APBD 2027 diketok, pemkot sudah memiliki peta jalan efisiensi yang lebih manusiawi.
“Kondisi kondusif harus terus kita bangun. Kita ingin menciptakan sistem yang lebih efektif dan lebih baik untuk Kota Mataram yang kita cintai ini, tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pegawai,” pungkasnya.
Editor : Jelo Sangaji