LombokPost - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram memastikan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan pembayaran pada proyek pembangunan Kantor Wali Kota Mataram atau Bale Mentaram terus berjalan. Kontraktor pelaksana mega proyek tersebut dilaporkan telah mencicil pengembalian kerugian daerah dan berkomitmen menyelesaikannya sebelum jatuh tempo 60 hari.
“Sudah dikembalikan untuk pembangunan, dan yang pengawasan pembangunan baru dikembalikan setengah,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram Lale Widiahning.
Lale menjelaskan, pemeriksaan fisik dan administrasi sejatinya telah disiapkan secara matang. Evaluasi mingguan yang melibatkan Dinas PUPR, kontraktor, hingga konsultan pengawas terus dilakukan untuk memantau volume dan progres di lapangan. Meski demikian, ia mengakui adanya detail yang luput dari ketelitian tim pengawas.
“Kami sudah melaksanakan semua kelengkapan administrasi. Namun, karena ini proyek besar dengan banyak personel terlibat, memang ada hal yang luput dari ketelitian kami,” katanya.
Menurutnya, temuan kelebihan bayar sebesar Rp 847 juta ini memicu perbedaan persepsi antara pihak dinas dan auditor BPK. Pada beberapa bagian pengerjaan, seperti pengaspalan jalan, volume yang dikerjakan di lapangan justru melebihi target demi menuntaskan proyek, meski anggarannya sudah diposkan secara persentase. Namun, regulasi pemeriksaan BPK tidak menghitung kelebihan volume tersebut sebagai pengurang, melainkan tetap fokus pada kekurangan volume yang tidak sesuai dengan back-up data.
“Perbedaan penafsiran ini yang menjadi temuan. Pihak kontraktor pun sudah menerima hasil tersebut,”tambahnya.
Dari total temuan tersebut, kontraktor pelaksana telah mengembalikan uang sebesar Rp 418 juta ke kas daerah. Sesuai aturan yang ditetapkan BPK, sisa kerugian daerah harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterbitkan, yang jatuh tempo pada 7 Juli mendatang. Lale menegaskan komitmen pengembalian tersebut sudah dituangkan dalam berita acara bersama BPK sebelum masa pemeriksaan berakhir.
“Artinya jangan sampai melampaui tenggat waktu,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
