LombokPost - Titik terang penyelesaian sengkarut lahan Gedung Balai Guru Penggerak (BGP) NTB di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, mulai mengerucut pada opsi relokasi.
Pihak BGP NTB memberikan sinyal siap angkat kaki dan memindahkan sekretariatnya dari lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tersebut, seiring dengan habisnya masa pinjam pakai aset yang telah berjalan selama 10 tahun.
“Sudah ada sinyal untuk itu (pindah),” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram M. Ramayoga.
Ramayoga mengatakan, kepastian mengenai teknis perpindahan dan pemanfaatan aset ini kini tinggal menunggu kedatangan tim mediator dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Tim tersebut dijadwalkan turun langsung ke Mataram untuk meninjau lokasi dan mematangkan opsi pertukaran tempat yang sempat dibahas saat koordinasi di Jakarta. Namun, mereka masih terganjal efisiensi anggaran untuk datang meninjau.
"Kita masih menunggu tim mediator dari Kejaksaan Agung datang melihat lokasi. Kehadiran mereka untuk memastikan opsi yang kita tawarkan,” ujarnya.
Ramayoga menjelaskan, habisnya masa transisi pinjam pakai ini menjadi atensi serius dari pusat. Oleh karena itu, Pemkot kini mengerucutkan pembicaraan pada opsi pertukaran fungsi gedung secara sementara agar tidak mengganggu roda organisasi. Sinyal perpindahan ini akan diawali dengan pemindahan Sekretariat BGP NTB ke fasilitas milik Pemkot yang ada di Jalan Majapahit.
“Opsi yang masih kita anukan itu pertukaran untuk sementara. Jadi sekretariatnya BGP itu dipindah dulu ke kantor Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan Kota Mataram,” jelasnya.
Meski demikian, Ramayoga menambahkan untuk fasilitas Wisma BGP yang berada di kompleks tersebut, kemungkinan akan diterapkan skema penggunaan bersama atau perpanjangan waktu secara terbatas. Hal ini mengingat fungsi wisma tersebut sebagai pusat pelatihan guru di tingkat regional.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
