Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram M Ramayoga menegaskan, penganggaran TPP-13 sebesar 50 persen murni disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini, bukan dipotong secara sepihak.
“Fiskal kita terbatas, sehingga kita anggarkan dan rencanakan itu sebesar 50 persen. Bukan dipotong. Penganggaran TPP-13 ini memang tergantung dari kemampuan keuangan daerah,” kata Ramayoga.
Ramayoga meluruskan anggapan, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram otomatis membuat seluruh tunjangan pegawai dibayar penuh.
Menurutnya, penambahan PAD yang diraih Pemkot saat ini belum sebanding untuk menutupi beban pembiayaan daerah lainnya, termasuk dampak penyesuaian efisiensi anggaran yang mencapai hampir Rp 370 miliar.
“PAD memang bagus, tapi komponen pembiayaan belanja kita banyak sekali. Ditambah belanja pegawai kita juga besar, sudah menyentuh 40 persen dari total APBD," bebernya.
Ia menambahkan, regulasi pemberian TPP ke-13 memang memberi fleksibilitas penuh kepada pemerintah daerah.
Berbeda dengan TPP 12 bulan yang sifatnya wajib dan tetap dipenuhi 100 persen oleh Pemkot, TPP ke-13 disesuaikan dengan kondisi kas daerah.
"Daerah boleh 50 persen, 100 persen, bahkan tidak membayarkan sama sekali jika uangnya tidak ada. Beberapa daerah lain malah ada yang tidak membayarkan TPP 13 ini,” kata mantan Kepala Bappeda Kota Mataram tersebut.
Mengenai nasib TPP 13 pada tahun-tahun mendatang, Ramayoga mengaku belum bisa memastikan apakah akan kembali normal 100 persen atau tetap di angka 50 persen.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
