LombokPost - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk tidak lengah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.
Meski berstatus sebagai Kota Percontohan Antikorupsi, Pemkot diminta terus memperkuat benteng pencegahan karena pola dan modus korupsi di daerah cenderung berulang.
Peringatan tegas tersebut disampaikan KPK saat mengunjungi Pemkot Mataram dalam rangka evaluasi indikator Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (BER-AKSI).
Wakil Kepala Satuan Tugas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Firlana Ismayadin mengungkapkan, praktik penyelewengan di tingkat daerah masih memanfaatkan celah dan modus yang sama.
Oleh karena itu, percepatan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal menjadi kunci utama pencegahan.
“Modus yang dilakukan oleh mereka yang ditangani itu-itu lagi, tidak ada yang baru. Karena itu kami mengingatkan agar setiap temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) segera ditindaklanjuti, jangan ditunda-tunda. Pencegahan harus menjadi budaya,” tegasnya.
Firlana menjelaskan, kedatangan tim KPK mengusung dua agenda utama, yakni mengevaluasi pelaksanaan indikator antikorupsi di Kota Mataram sekaligus mensosialisasikan transformasi program dari Kabupaten/Kota Antikorupsi menjadi Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (BER-AKSI).
Transformasi ini memangkas indikator penilaian dari enam komponen menjadi lima komponen utama, meliputi pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, peran serta masyarakat, serta kearifan lokal.
Sementara instrumen seperti Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), maturitas APIP, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tetap dijadikan indikator asesmen awal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
