LombokPost - Pelaksanaan pengerjaan proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) di Kota Mataram memicu gelombang keluhan dari warga setempat.
Penggalian jaringan pipa yang berlangsung tepat di depan rumah, warung, serta toko milik warga memaksa tempat usaha mereka tutup untuk sementara waktu.
Kondisi tersebut membuat para pedagang saat ini menanti kepastian pencairan uang kompensasi akibat terhentinya mata pencaharian harian mereka.
“Warga yang toko atau warungnya terpaksa tutup sementara akibat adanya penggalian di depan tempat usaha mereka memang berhak memperoleh kompensasi,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning.
Menurutnya, kompensasi bagi warga yang usahanya terdampak memang sudah terakomodasi dan tertuang secara resmi dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengerjaan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB.
“Namun, proses pembayaran kompensasi ini tidak bisa serta-merta dicairkan begitu proyek mulai berjalan di lokasi tersebut,” terangnya.
Lale menjelaskan, penentuan besaran nilai ganti rugi membutuhkan mekanisme penilaian atau appraisal yang transparan, terukur, dan akuntabel.
Kementerian terkait melalui balai telah menunjuk tim appraisal independen untuk menghitung estimasi kerugian secara wajar di lapangan sebelum klaim kompensasi resmi dicairkan.
“Nanti dihitung berapa persisnya nilai kerugian itu,” terangnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
