LombokPost - Penanganan kasus Cafe Bajawa Flores di Jalan Majapahit memasuki babak baru. Tim Gabungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menegaskan, pengelola kafe wajib segera melengkapi dan menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Spesifikasi di PBG-nya juga harus disesuaikan ulang,” kata Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Mataram I Made Agus J.W.
Made mengatakan, hal tersebut berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama tim lintas sektor. Ditemukan ketidaksesuaian antara fungsi awal peruntukan bangunan dengan aktivitas hiburan tambahan yang disuguhkan saat ini.
“Secara perizinan di sistem Online Single Submission (OSS), Nomor Induk Berusaha (NIB) memang ada. Namun, perizinan kafenya belum mencakup fungsi hiburan tambahan seperti live music dan DJ,” katanya.
Ia menjelaskan, perubahan fungsi usaha dari kafe biasa menjadi tempat yang menyajikan hiburan musik keras mewajibkan adanya penyesuaian struktur dan syarat teknis bangunan gedung.
Salah satu poin vital yang harus dipenuhi pengelola adalah penyediaan peredam suara yang memadai agar dentuman dan suara musik tidak meluber ke pemukiman.
“Desibel itu ada aturannya, melihat lingkungan sekitar. Kalau di perumahan desibelnya sekian,” jelasnya.
Untuk memastikan ambang batas ketenteraman lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram telah menjembatani pengujian sertifikasi kebisingan bersama instansi teknis tingkat provinsi. Selama proses evaluasi perizinan dan pengukuran desibel berjalan, operasional musik dibatasi secara ketat.
“Untuk operasional musik kita batasi ketat. Paling lambat pukul 22.00 WITA untuk weekday dan maksimal pukul 23.00 WITA saat weekend,” tegasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
