Afifian Khalid Desak Pemberian Kompensasi SPALDT Dihitung Secara Proporsional

LombokPost- Polemik kompensasi bagi pelaku usaha terdampak proyek Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Ampenan belum berakhir. Anggota DPRD Kota Mataram Dapil Ampenan Afifian Khalid menilai pemberian kompensasi tidak semestinya hanya didasarkan pada apakah akses toko atau tempat usaha tertutup secara fisik.

Menurutnya, dampak proyek berskala besar tidak selalu dirasakan oleh usaha yang berada tepat di titik penggalian. Usaha yang berada di luar area pekerjaan pun bisa mengalami kerugian ketika akses lalu lintas menuju kawasan mereka terganggu.

“Menurut saya, ganti rugi itu memang secara proporsional, bukan hanya kepada yang terdampak langsung secara fisik. Itu kan akses masalahnya yang menghambat segala kegiatan orang di sekitar,” kata Afifian.

Politikus partai pemerintah tersebut mengatakan, masyarakat yang aksesnya terganggu juga harus diperhitungkan sebagai pihak terdampak. Sebab, ketika arus lalu lintas berubah atau akses menuju kawasan usaha terhambat, dampaknya dapat merembet pada aktivitas ekonomi warga.