LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan proses pembebasan lahan untuk toko Atlantis yang diproyeksikan sebagai bagian dari kawasan Kantor Wali Kota baru atau Bale Mentaram di Jempong terus berjalan. Saat ini, tahapan pembebasan lahan tersebut telah memasuki proses penilaian oleh pihak appraisal atau penilai independen.
“Kita sudah berkontrak dengan appraisal. Sekarang itu ada mekanisme appraisal yang sedang bekerja,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning.
Baca Juga: PUPR Mataram Gelar Konsultasi Publik Lahan Atlantis
Lale mengungkapkan, pihaknya telah menjalin kontrak kerja kembali dengan appraisal untuk menaksir nilai harga tanah yang sah secara aturan. Meski pun sebelumnya sempat ada taksiran harga terdahulu, appraisal saat ini turun tangan langsung untuk melakukan survei harga di sekitar lokasi guna mendapatkan nilai yang objektif.
“Walau pun secara taksiran yang terdahulu itu dijadikan pedoman,” ucapnya.
Lale menjelaskan, sejauh ini proses sosialisasi pertama hingga pengukuran di lapangan berjalan mulus tanpa ada kendala berarti. Menurutnya, Pemkot dan para pemilik lahan sudah saling memahami kebutuhan serta kepentingan bersama dalam proyek pembangunan pusat pemerintahan baru ini.
Disinggung mengenai potensi perbedaan nilai harga dari appraisal lama dengan yang baru, Lale menilai kemungkinan selisih tersebut tidak akan terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan penilaian harga tanah tidak hanya berpatokan pada satu titik lokasi, melainkan melalui survei komprehensif terhadap harga pasaran di kawasan sekitar. Namun demikian, kepastian nominal harga sepenuhnya tetap berada di tangan tim appraisal agar independensi penilaian tetap terjaga.
Untuk mengamankan proses pengadaan lahan tersebut, Dinas PUPR memastikan, ketersediaan anggaran telah disiapkan di dalam alokasi dana khusus.
"Anggaran itu sudah ada di PU, sekitar Rp 3 miliar sekian," tegasnya.
Baca Juga: Prioritaskan Lahan Atlantis, Pembebasan Lahan Depan Bale Mentaram Masih Terganjal Administrasi
Ia menambahkan, anggaran tersebut disiapkan sebagai dana standby di Dinas PUPR terlepas dari berapapun hasil akhir perhitungan appraisal nantinya. Jika di kemudian hari hasil nilai appraisal melebihi pagu anggaran yang tersedia, Pemkot siap untuk menganggarkan kembali atau memberlakukan opsi pembayaran secara bertahap berdasarkan hasil kesepakatan bersama pemilik lahan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
