LombokPost - Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram memastikan tidak ada alokasi anggaran maupun rencana untuk menyewa ataupun membeli gedung eks Bank Indonesia (BI) peninggalan Belanda (Nederlands Indische Handelsbank) di kawasan Ampenan pada tahun anggaran ini.
Langkah ini diambil untuk mengikuti regulasi yang berlaku serta menunggu kejelasan status administrasi kepemilikan bangunan bersejarah tersebut.
Sekretaris Dispar Kota Mataram Leni Oktavia menegaskan, pemerintah daerah tidak pernah memutuskan untuk melakukan penyewaan gedung tersebut sebagaimana isu yang beredar.
Anggaran yang sebelumnya sempat dialokasikan untuk rencana pembelian maupun penyewaan gedung saat ini telah dialihkan ke program lain.
“Rencana penyewaan itu tidak bisa dilakukan karena terbentur aturan yang ada. Jadi untuk tahun ini dan tahun depan dipastikan tidak ada alokasi anggaran untuk sewa maupun beli gedung eks BI tersebut,” katanya.
Baca Juga: Anggaran Dispar Mataram Anjlok, Festival Loang Baloq Absen
Leni menjelaskan, keputusan untuk tidak melangkah lebih jauh didasari oleh masukan serta pertimbangan hukum dari Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pemkot memilih untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan terkait aset bersejarah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Secara aturan, proses pembelian lahan atau aset bangunan tersebut memerlukan waktu setidaknya lima tahun sejak kepemilikan posisi lahan terpenuhi sebelum dapat dibeli secara sah oleh Pemkot.
Saat ini, Pemkot masih menelusuri kejelasan kepemilikan administrasi gedung heritage yang berlokasi di kawasan Kota Tua Ampenan tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
