LombokPost - Maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) berskala besar dengan omset menggiurkan di Kota Mataram tak serta-merta bisa langsung digenjot menjadi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menegaskan penarikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman tidak bisa dilakukan asal caplok tanpa adanya penataan dan kejelasan legalitas tempat berjualan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
“Ini harus penataan dulu. Penataan PKL ini seperti apa,” kata Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram Achmad Amrin.
Amrin mengungkapkan, secara aturan Peraturan Daerah (Perda), usaha makanan dan minuman dengan omset minimal Rp 1 juta per hari sudah masuk dalam kriteria wajib pajak.
Namun, penarikannya di lapangan menghadapi dilema tersendiri.
“Tapi tidak semata-mata kalau omsetnya masuk langsung kita tarik. Kami khawatir, kalau kita tarik pajaknya, nanti mereka merasa usahanya sudah dilegalkan di tempat itu, padahal tempatnya tidak berizin atau melanggar peruntukan," tegasnya.
Ia menyoroti banyaknya PKL berskala besar yang menggunakan lapak tidak permanen di bahu jalan atau ruang publik seperti di kawasan Cakra yang secara aturan tidak memiliki izin tempat usaha.
Jika pajak ditarik begitu saja, dikhawatirkan timbul klaim legalitas dari para pedagang.
Oleh karena itu, Amrin mendorong adanya sinergi antar-OPD penegak aturan dan penyelenggara penataan kota untuk menyelesaikannya secara lintas sektor.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
