LombokPost - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram mengambil langkah strategis dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkot pada APBD Perubahan menggenjot target pajak restoran dengan menaikkannya secara drastis hingga Rp 6 miliar. Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan BKD Kota Mataram Achmad Amrin, menjelaskan, kenaikan target ini menjadi yang paling besar dibandingkan sektor lainnya.
“Kenapa demikian? Karena di anggaran perubahan ini kita meningkatkan target di sisi pajak restoran itu paling besar peningkatannya di situ, sampai dengan Rp 6 miliar di situ peningkatannya,” kata Amrin.
Hal tersebut disebutkan karena tingkat kepatuhan dan kepatutan wajib pajak restoran dinilai sudah cukup meningkat. Berdasarkan data realisasi penerimaan PAD per September 2026, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk sektor restoran mencatatkan target awal sebesar Rp 44.000.000.000,00. Dari target tersebut, realisasi kumulatif hingga bulan September telah mencapai Rp 37.389.201.847,00 atau sekitar 84,98 persen.
Kendati demikian, pengawasan terhadap sektor restoran di lapangan memiliki tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan sektor hotel. Amrin mengungkapkan, okupansi hotel berkaitan langsung dengan tamu yang menginap. Sehingga petugas lebih mudah mengambil sampel pengawasan setiap hari.
“Kita bisa lakukan penungguan, ambil data waktu breakfast,” katanya.
Sebaliknya, okupansi restoran memiliki pola mirip area parkir yang membutuhkan waktu tunggu tertentu dalam pendekatannya. Selain itu, BKD sempat terkendala dalam melakukan peninjauan ke sejumlah restoran untuk mendapatkan data asumsi pajak. Akibat keterbatasan personel yang juga harus fokus mengawal target dan optimalisasi pos pendapatan daerah lainnya. Pengawasan dengan sistem penungguan ke setiap wajib pajak restoran, warung, kafe, rumah makan, dan sejenisnya yang jumlahnya di atas 300-an.
"Sementara jumlah personel kami terbatas, sehingga tidak bisa melakukan pengawasan dan penungguan secara masif selama MotoGP berlangsung," katanya.
Terkait dengan perhelatan ajang internasional MotoGP, BKD menyatakan masih akan memantau dampaknya secara komprehensif. Pengaruh dari event besar tersebut baru dapat dievaluasi secara akurat setelah laporan masa pajak dari para pelaku usaha diterbitkan pada bulan berikutnya.
“Nanti lah kita rilis kembali realisasinya,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
