LombokPost – Penanganan abrasi pantai di Lingkungan Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, memasuki babak baru. Pemerintah pusat menyetujui pembangunan pemecah gelombang dengan alokasi anggaran Rp 60 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.
“Alhamdulillah, kita sudah mengecek anggaran telah masuk di APBN senilai Rp 60 miliar,” terang Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning, Selasa (19/10).
Dia mengatakan proposal pembangunan pemecah gelombang yang diajukan telah disetujui Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Proyek tersebut masuk dalam prioritas pembangunan tahun 2027 dan akan dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I.
Pembangunan pemecah gelombang tersebut direncanakan berlangsung dalam dua tahap. Pada APBN 2027, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar.
“Sementara itu, pada APBN 2028 direncanakan tambahan anggaran Rp 80 miliar,” terangnya.
Dengan demikian, total anggaran yang direncanakan untuk pembangunan pemecah gelombang di Bintaro mencapai Rp 140 miliar. Proyek ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang menekan abrasi pantai yang mengancam kawasan pesisir Ampenan.
Lale menjelaskan, persoalan pantai dan sungai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani secara berkelanjutan. Pemkot Mataram selama ini tetap mengalokasikan anggaran pemeliharaan setiap tahun mengantisipasi potensi kerusakan saluran dan ancaman banjir.
Menurut dia, penanganan sungai juga penting karena sampah yang menumpuk dapat terbawa arus hingga ke hilir dan mengikis dinding saluran. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut berpotensi memperbesar risiko kerusakan infrastruktur dan bencana banjir.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
