LombokPost - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB terus mempercepat penguatan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
Komitmen itu ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang digelar dalam pekan ini.
“Bimtek tersebut menjadi langkah strategis menuju full assessment Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” tegas Kepala Disnakertrans NTB Aidy Furqan, Selasa (24/2).
Melalui kegiatan ini, Disnakertrans memastikan kesiapan sistem sertifikasi, ketersediaan asesor kompeten, hingga kelengkapan dokumen agar seluruh proses uji kompetensi memenuhi standar nasional.
Ia menegaskan sertifikasi bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan instrumen utama peningkatan daya saing lulusan pelatihan kerja.
“Sertifikasi adalah kunci. Kita tidak ingin lulusan hanya terlatih, tetapi benar-benar diakui kompetensinya dan siap bersaing,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025, jumlah lulusan pelatihan di NTB mencapai 13.800 orang. Namun, dari angka tersebut, baru sekitar 17,6 persen yang telah mengantongi sertifikat kompetensi.
Kondisi ini dinilai menjadi tantangan serius yang harus segera dijawab dengan langkah percepatan dan pembenahan menyeluruh. Karena itu, Disnakertrans NTB kini mengakselerasi penguatan lima skema sertifikasi prioritas.
Di saat bersamaan, percepatan lisensi asesor juga menjadi fokus agar layanan uji kompetensi dapat dilakukan lebih masif, terstandar, dan menjangkau lebih banyak peserta pelatihan.
Menurut mantan kepala Dinas Dikbud NTB tersebut, keberadaan asesor berlisensi menjadi kunci agar proses asesmen berjalan objektif dan sesuai standar BNSP. Dengan sistem yang semakin kuat, ia optimistis angka sertifikasi akan meningkat signifikan dalam waktu dekat.
Tak berhenti pada aspek teknis, Disnakertrans juga mendorong pembaruan kurikulum pelatihan. Integrasi bahasa asing, penguatan soft skills, serta muatan lokal menjadi bagian penting dalam desain pembelajaran, terutama bagi calon pekerja migran.
“Skill harus dibarengi percaya diri, disiplin, dan etos kerja. Kita ingin tenaga kerja NTB tampil profesional dan membawa identitas daerah di level nasional maupun internasional,” jelas dia.
Ia menambahkan, pelatihan berbasis kompetensi harus menjadi fondasi utama dalam membangun tenaga kerja yang adaptif terhadap kebutuhan industri.
Dengan sistem sertifikasi yang kredibel dan kurikulum yang relevan, perlindungan sekaligus peningkatan kualitas tenaga kerja NTB diyakini dapat berjalan beriringan.
Melalui Bimtek LSP ini, Disnakertrans NTB menegaskan arah transformasi pelatihan kerja yang lebih terukur, terstandar, dan berorientasi pada pengakuan kompetensi.
“Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka sertifikasi, tetapi juga memperkuat posisi tenaga kerja NTB di pasar kerja nasional maupun global,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida