Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah RI Sepakati DIM RUU KUHAP

K
Penulis: Kimda Farida❯
Supratman Andi Agtas
Supratman Andi Agtas

LombokPost-- Pemerintah Republik Indonesia telah menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).


Advertisement

Kesepakatan ini ditandai dengan pembubuhan paraf DIM RUU KUHAP oleh Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas; Ketua Mahkamah Agung, Sunarto; Jaksa Agung, ST Burhanuddin; Kapolri Listyo Sigit Prabowo; dan Wakil Menteri Sekretariat Negara, Bambang Eko Suhariyanto, Senin (23/6) di gedung Kementerian Hukum (Kemenkum). 

Menkum Supratman mengatakan bahwa DIM tersebut merupakan hasil kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk membentuk sistem hukum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dengan memberi perhatian bagi perlindungan hak asasi manusia. 

“Koordinasi yang baik saat ini tercermin di dalam DIM, dengan semua kelebihan maupun penambahan yang ada di dalam RUU KUHAP, di mana letak perlindungan terhadap hak asasi manusia begitu diperhatikan,” katanya saat acara penandatanganan DIM RUU KUHAP.

Advertisement

Menurut Supratman, koordinasi menjadi poin penting dalam RUU KUHAP ini agar peran dan kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga menjadi lebih jelas dan tidak saling mengintervensi.

“Peran pengacara juga diberi ruang yang cukup. Ini langkah strategis yang kita ambil, suatu tindakan yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi semua lembaga negara, kementerian yang lain, untuk berbagi soal peran dan kewenangan masing-masing,” ujar Menteri kelahiran Sulawesi ini.

Senada dengan Supratman, Wakil Menteri Hukum, Edward O. S. Hiariej, menjelaskan bahwa hukum acara pidana Indonesia dibangun berdasarkan sistem peradilan pidana terpadu.

Advertisement

Artinya, masing-masing lembaga negara mempunyai kewenangan tetapi saling berkoordinasi antara satu dan lainnya.

 “Tidak mungkin penyidik akan berdiri sendiri. Jadi sistem peradilan pidana terpadu itu yang memperlihatkan bagaimana hukum acara itu berjalan. Dan sistem peradilan pidana terpadu yang di dalamnya ada Polri, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, kemudian ada juga peran dari advokat untuk menyeimbangkan kewenangan yang ada pada aparat penegak hukum. Jadi sudah pasti tidak ada intervensi kewenangan,” tambahnya. 

Wakil Menteri Hukum menyebutkan bahwa selanjutnya naskah DIM RUU KUHAP ini akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan jadwal undangan dari DPR nantinya.

 “Hari ini telah diparaf DIM, kemudian kami menunggu undangan dari komisi III DPR dan pada saat itu kami akan menyerahkan DIM secara resmi kepada komisi III DPR. Dan komisi III yang akan menentukan jadwal pembahasannya,” ucap Profesor bidang hukum ini.

 Adapun penyusunan DIM RUU KUHAP ini telah melibatkan berbagai kelompok masyarakat serta kementerian/lembaga negara.

Kemenkum telah menjaring masukan dari para pakar hukum, advokat, akademisi, kementerian/lembaga terkait, hingga koalisi masyarakat sipil.

Secara terpisah Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyambut baik langkah pembaruan KUHAP yang tengah dilakukan pemerintah.

Menurutnya, pembaruan KUHAP ini penting agar sistem peradilan pidana bisa lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat perlindungan hak asasi manusia.***

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wakili Menteri Hukum di Wisuda Universitas Samawa, Kakanwil Kemenkum NTB Titip 3 Pesan Penting bagi

Wakili Menteri Hukum di Wisuda Universitas Samawa, Kakanwil Kemenkum NTB Titip 3 Pesan Penting bagi

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri mewakili Menteri Hukum di wisuda Universitas Samawa dan menitipkan tiga pesan penting bagi lulusan.

Kanwil Kemenkum NTB Edukasi Siswa SMPN 15 Mataram, Bahaya Judi Online Jadi Sorotan

Kanwil Kemenkum NTB Edukasi Siswa SMPN 15 Mataram, Bahaya Judi Online Jadi Sorotan

Kanwil Kemenkum NTB edukasi siswa SMPN 15 Mataram tentang bahaya judi online dan pentingnya bijak bermain game serta menggunakan internet.

Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Estafet Kepemimpinan Kanwil Kemenkum NTB Berganti

Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Estafet Kepemimpinan Kanwil Kemenkum NTB Berganti

Risman Somantri resmi memimpin Kanwil Kemenkum NTB menggantikan I Gusti Putu Milawati dalam rotasi pimpinan tinggi pratama Kementerian Hukum

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer