Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menkomdigi Tegaskan Tak Ada Pembatasan WhatsApp Call dan Video Call

R

Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat tersebut membahas mengenai rencana program 100 hari kerja, kesiapan pilkada serentak, serta i
Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia Meutya Hafid mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Rapat tersebut membahas mengenai rencana program 100 hari kerja, kesiapan pilkada serentak, serta i
LombokPost --  Kabar soal pembatasan layanan voice call dan video call WhatsApp (WA) langsung dibantah tegas oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.


Advertisement

Ia memastikan, tidak ada rencana pemerintah untuk membatasi layanan WhatsApp Call atau video call WhatsApp, termasuk dari aplikasi percakapan sejenis lainnya.

Pernyataan ini disampaikan menyusul kabar pembatasan layanan VOIP seperti WhatsApp Call yang sempat viral di media sosial. Isu tersebut disebut merugikan masyarakat karena dianggap bakal menghambat akses komunikasi digital.

"Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” tegas Meutya Hafid, Sabtu (20/7).

Advertisement

Menurutnya, isu ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat, apalagi menyangkut layanan voice call dan video call WhatsApp yang kini menjadi kebutuhan komunikasi utama masyarakat.

Meutya menjelaskan, isu pembatasan WhatsApp Call sebenarnya bermula dari usulan beberapa pihak, antara lain dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel).

Advertisement

Mereka menyampaikan pandangan terkait ekosistem digital dan relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator seluler.

Namun, usulan tersebut belum pernah dibahas di forum resmi Kementerian Komdigi, apalagi menjadi agenda kebijakan. "Saya meminta maaf jika terjadi keresahan di tengah masyarakat," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Sebagai langkah cepat, ia sudah meminta jajarannya melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada arah kebijakan untuk membatasi layanan video call maupun WhatsApp Call.

Saat ini, Kementerian Komdigi tetap fokus pada program prioritas nasional. Antara lain perluasan akses internet di wilayah tertinggal, penguatan literasi digital, serta keamanan dan perlindungan data pribadi.

Sebelumnya, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Denny Setiawan sempat menyebut operator seluler kesulitan karena masyarakat kini lebih memilih layanan WhatsApp Call dan video call WhatsApp dibanding telepon konvensional.

“Operator seluler berdarah-darah membangun infrastruktur, tapi masyarakat lebih memilih layanan WA dan sejenisnya karena kemudahan dan hemat biaya,” ujarnya saat itu.

Namun demikian, Menkomdigi menegaskan bahwa layanan WhatsApp Call dan video call tidak akan dibatasi, dan pemerintah tetap mendukung keterbukaan serta akses digital masyarakat secara menyeluruh.

Advertisement
Editor : Redaksi Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kementerian Komdigi Siapkan Aturan Tarif Kurir Online, Biaya Parkir dan Risiko Barang Ikut Dikaji

Kementerian Komdigi Siapkan Aturan Tarif Kurir Online, Biaya Parkir dan Risiko Barang Ikut Dikaji

Komdigi mengkaji biaya tunggu, parkir, dan risiko barang dalam aturan tarif kurir online. Simak komponen yang dipertimbangkan pemerintah.

Komdigi dan Polri Perkuat Sinergi Berantas Judi Online Lintas Negara

Komdigi dan Polri Perkuat Sinergi Berantas Judi Online Lintas Negara

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mempererat kerja sama dengan Polri untuk memberantas kejahatan di ruang digital. Fokus utama ko

Aturan Sisa Kuota Internet Belum Dipatuhi Penuh, Menkomdigi: Kepatuhan Operator Baru 50–70 Persen

Aturan Sisa Kuota Internet Belum Dipatuhi Penuh, Menkomdigi: Kepatuhan Operator Baru 50–70 Persen

Meutya Hafid menyebut kepatuhan operator seluler terhadap aturan sisa kuota internet masih 50–70 persen. Evaluasi kembali dilakukan tiga bul

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer