Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra Minta Perusuh Diadili Segera

R

Inilah kondisi kantor DPRD NTB yang rusak parah setelah dibakar massa aksi Sabtu lalu (30/8). Kementerian PU akan turun mengecek kondisi gedung.
Inilah kondisi kantor DPRD NTB yang rusak parah setelah dibakar massa aksi Sabtu lalu (30/8). Kementerian PU akan turun mengecek kondisi gedung.
LombokPost--Pemerintah ingin mempercepat penegakan hukum terhadap para pelaku kerusuhan dalam unjukrasa yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia Agustus lalu.


Advertisement

Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan  (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku  kerusuhan harus segera dilakukan. 

“Sesuai arahan Presiden, pemerintah harus segera bertindak melakukan penegakan hukum yang tegas dengan menggunakan aparat penegak hukum yang ada. Kita tidak bisa menunggu terbentuknya tim  independen pencari fakta baru mengambil langkah hukum,” kata Yusril dalam keterangan tertulis, Minggu (14/9).

Menurut Yusril, Presiden Prabowo Subianto dalam dialog dengan tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB)  menganggap usul pembentukan tim investigasi independen sebagai ide yang masuk akal dan perlu dipertimbangkan.

Advertisement

Baca Juga: Usut Jatuhnya Korban Jiwa saat Aksi Demo Akhir Agustus, Tim Harus Libatkan Tokoh Masyarakat yang Profesional dan Independen
Namun, pembentukan tim tersebut membutuhkan waktu, sementara negara tidak boleh berdiam diri menghadapi kejahatan di lapangan.


“Pelaku kejahatan yang memanfaatkan situasi demonstrasi untuk melakukan perampokan, perusakan, pembakaran, dan penganiayaan harus ditindak tegas dengan segera,” tegas Yusril.

Dia menekankan, aparat penegak hukum harus segera menangkap dan mengadili pelaku agar mereka  tidak sempat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Advertisement


Dia pun memastikan, langkah aparat sudah berada dalam koridor hukum dan hak asasi manusia.
Adapun tim independen pencari fakta, jika terbentuk nantinya, akan berperan penting mengungkap akar  permasalahan kerusuhan.

“Tim itu harus bekerja untuk mengungkap fakta lebih dalam dari apa yang dapat diungkap oleh aparat  penegak hukum, seperti penyebab demonstrasi, siapa aktor intelektualnya, siapa penyandang dananya, siapa penggeraknya, serta apa tujuan dan target mereka,” tandas Yusril.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Terjebak Aksi Massa di Jalan? Ini Langkah Aman yang Perlu Dilakukan

Terjebak Aksi Massa di Jalan? Ini Langkah Aman yang Perlu Dilakukan

Simak 9 cara aman berkendara saat aksi massa, mulai dari memantau informasi, memilih rute alternatif hingga mengikuti arahan petugas.

Tuntut Presiden Bolivia Mundur, Demonstran Blokade 40 Titik Vital: Pemerintah Tetapkan Status Darurat 90 Hari

Tuntut Presiden Bolivia Mundur, Demonstran Blokade 40 Titik Vital: Pemerintah Tetapkan Status Darurat 90 Hari

"Aksi protes merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap pemerintahan konservatif." Mantan Presiden Bolivia Evo Morales.

Demonstrasi HMI di Kantor Gubernur Kondusif, Satpol PP NTB Kedepankan Pendekatan Humanis

Demonstrasi HMI di Kantor Gubernur Kondusif, Satpol PP NTB Kedepankan Pendekatan Humanis

Satpol PP NTB jalannya pengamanan aksi demonstrasi yang digelar oleh HMI di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (25/5/2026).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer