Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPR Soroti Program MBG, Usulkan Pengelolaan Melibatkan Pihak Sekolah

R

MAKAN GRATIS: Dua siswa SMP 2 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim membantu mengangkat MBG untuk dibagikan ke rekan-rekannya.
MAKAN GRATIS: Dua siswa SMP 2 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim membantu mengangkat MBG untuk dibagikan ke rekan-rekannya.
LombokPost -- Komisi IX DPR RI menyoroti berbagai masalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Untuk meningkatkan kualitas program, DPR mengadakan audiensi dengan sejumlah ahli dan organisasi yang fokus pada isu kesehatan anak.


Advertisement

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan agar pengelolaan MBG diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah dan komite sekolah.

"Perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (22/9) seperti dilansir JawaPos.Com.

Yahya menilai, model pengelolaan saat ini yang melibatkan yayasan dan UMKM belum menjamin kualitas dan higienitas makanan. Ia percaya bahwa pihak sekolah lebih memahami kebutuhan dan selera anak didiknya.

Advertisement

“Karena akan lebih terjamin higienitas dan keamanannya serta sesuai selera anak-anak sekolah. Mereka sudah paham selera anak-anak sekolahnya,” ujarnya.

Selain itu, Yahya juga menyoroti lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG.

Ia mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan membuka kanal pengaduan publik. Hal ini penting untuk memastikan dana benar-benar tersalurkan untuk memenuhi gizi anak-anak.

Advertisement

Pada hari itu, Komisi IX DPR dijadwalkan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Rekomendasi dari audiensi ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan program MBG.

Yahya Zaini menambahkan, lemahnya transparansi dan akuntabilitas dikhawatirkan dapat memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran.

“Karena transparansi dan akuntabilitas yang lemah, dikhawatirkan akan memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya.(*)

Advertisement
Editor : Redaksi Lombok Post
Sumber : Jawa Pos
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dana Dapur MBG Tak Cair, BGN Sebut Masalah Laporan Keuangan dan Data Penerima

Dana Dapur MBG Tak Cair, BGN Sebut Masalah Laporan Keuangan dan Data Penerima

BGN menjelaskan penyebab dana operasional dapur MBG tidak cair, mulai dari laporan keuangan harian hingga ketidaksesuaian data penerima.

Pendidikan Gizi Diusulkan Masuk Kurikulum, BGN Ingin Siswa Pahami Kebutuhan Nutrisi

Pendidikan Gizi Diusulkan Masuk Kurikulum, BGN Ingin Siswa Pahami Kebutuhan Nutrisi

BGN mengusulkan pendidikan gizi masuk kurikulum sekolah agar siswa memahami kebutuhan nutrisi, bukan sekadar menerima program MBG.

Uji Coba Berhasil, Pelaksanaan MBG Prasmanan Tunggu Restu Pimpinan

Uji Coba Berhasil, Pelaksanaan MBG Prasmanan Tunggu Restu Pimpinan

Uji coba terdebut menunjukkan efektivitas tinggi dalam tata kelola distribusi makanan bergizi bagi para siswa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer