Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

STOP Dapur Massal! DPR Desak Audit Program Makan Bergizi Gratis Usai Keracunan Berulang

A
Penulis: Akbar Sirinawa❯
JAGA KEBERSIHAN: Para pekerja mengenakan kelengkapan APD, untuk menjaga kebersihan saat menyiapkan santapan MBG, di salah satu dapur SPPG yang sudah beroperasi di NTB, beberapa waktu lalu.
JAGA KEBERSIHAN: Para pekerja mengenakan kelengkapan APD, untuk menjaga kebersihan saat menyiapkan santapan MBG, di salah satu dapur SPPG yang sudah beroperasi di NTB, beberapa waktu lalu.

LombokPost-Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, menyatakan keprihatinan mendalam atas terulangnya kasus keracunan makanan yang berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden terbaru menimpa siswa-siswi SDN 01 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur.


Advertisement

Keprihatinan tersebut disampaikan Charles kepada wartawan pada hari Selasa (30/9). Menurutnya, kasus keracunan ini bukan yang pertama, sebab peristiwa serupa telah terjadi di Ciamis dan Lampung dalam dua hari terakhir.

Charles Honoris menegaskan bahwa frekuensi kasus ini, yang terjadi hampir setiap hari dalam sepekan terakhir,mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola program.

Legislator dari Dapil DKI Jakarta III itu menekankan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap kasus keracunan makanan ini hanya sebagai insiden biasa. “Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah taruhan yang tidak bisa dinegosiasikan,” tegas Charles Honoris, seperti dikutip dari JawaPos.com.

Advertisement

Ia pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menghentikan sementara penambahan dapur baru hingga evaluasi menyeluruh dapat dilaksanakan.

Selain itu, Charles Honoris menuntut adanya audit yang ketat dan independen terhadap seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, produksi, penyimpanan, hingga distribusi.

Untuk solusi jangka panjang, Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mempertimbangkan pemanfaatan dapur sekolah sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Advertisement

Menurutnya, model berbasis dapur sekolah ini akan lebih efektif, transparan, serta mudah diawasi oleh guru, orang tua, dan masyarakat.

Charles Honoris menambahkan, “Pemerintah bisa belajar dari Jepang dan Tiongkok yang puluhan tahun berhasil menjalankan program makan siang berbasis dapur sekolah dengan pengawasan orang tua murid,” ujarnya.

Sebagai penutup, ia mengusulkan mekanisme penyajian makanan dengan sistem prasmanan di sekolah. “Dengan anggaran yang ada, sekolah bisa menyajikan makanan hangat dan segar, bukan ribuan paket massal yang berisiko basi,” pungkas Charles Honoris.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dana Dapur MBG Tak Cair, BGN Sebut Masalah Laporan Keuangan dan Data Penerima

Dana Dapur MBG Tak Cair, BGN Sebut Masalah Laporan Keuangan dan Data Penerima

BGN menjelaskan penyebab dana operasional dapur MBG tidak cair, mulai dari laporan keuangan harian hingga ketidaksesuaian data penerima.

Pendidikan Gizi Diusulkan Masuk Kurikulum, BGN Ingin Siswa Pahami Kebutuhan Nutrisi

Pendidikan Gizi Diusulkan Masuk Kurikulum, BGN Ingin Siswa Pahami Kebutuhan Nutrisi

BGN mengusulkan pendidikan gizi masuk kurikulum sekolah agar siswa memahami kebutuhan nutrisi, bukan sekadar menerima program MBG.

Uji Coba Berhasil, Pelaksanaan MBG Prasmanan Tunggu Restu Pimpinan

Uji Coba Berhasil, Pelaksanaan MBG Prasmanan Tunggu Restu Pimpinan

Uji coba terdebut menunjukkan efektivitas tinggi dalam tata kelola distribusi makanan bergizi bagi para siswa.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer