Kemenag Imbau Masyarakat Sikapi Perbedaan Awal Puasa dengan Bijak

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag, Arsad Hidayat, mengonfirmasi adanya potensi perbedaan awal puasa pada tahun ini. Hal tersebut merujuk pada ketetapan PP Muhammadiyah yang telah mengumumkan awal Ramadan jatuh pada 18 Februari 2026. Sementara itu, pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) diperkirakan baru akan memulai puasa pada 19 Februari 2026.

Kepastian mengenai awal Ramadan versi pemerintah masih harus menunggu hasil Sidang Isbat yang dijadwalkan akan dihelat pada 17 Februari 2026. Arsad menegaskan bahwa perbedaan tersebut merupakan hal yang lumrah dalam khazanah keislaman karena didasari oleh metode yang berbeda.

”Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Karena metode yang digunakan juga berbeda,” jelasnya di Jakarta.

Arsad memaparkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara metode hisab dan rukyat dalam penentuan kalender Hijriah. Terlebih, tahun ini Muhammadiyah mulai mengimplementasikan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang memunculkan konsep hilal global, berbeda dengan metode hilal lokal yang selama ini menjadi rujukan dalam Sidang Isbat.

Persiapan Masjid dan Toleransi Ramadan
Selain aspek ibadah, Kemenag juga memberikan perhatian khusus pada fasilitas publik. Arsad memastikan bahwa masjid-masjid di sepanjang jalur mudik, seperti rute Jakarta hingga Cirebon dan wilayah lainnya di Jawa Tengah serta Jawa Timur, akan tetap dibuka untuk tempat beristirahat para pemudik.

Senada dengan hal tersebut, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmat, menekankan pentingnya menjaga suasana Ramadan yang damai dan inklusif. Ia berharap tidak ada lagi polemik terkait operasional warung makan di siang hari yang kerap muncul setiap tahun.

”Intinya harus saling menghormati. Yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa,” jelasnya.

Kesiapan Transportasi Mudik 2026
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mulai menyusun skema angkutan Lebaran 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum, terus diperkuat.

Kemenhub menyiapkan sejumlah insentif berupa bus gratis hingga diskon tiket guna memecah kepadatan arus mudik. ”Kami juga melakukan ramp check atau uji kelayakan persiapan sarana moda transportasi darat, laut, dan udara, serta kereta api. Kesiapan jalan seperti tol dan arteri juga diperiksa,” ungkap Menhub.

Pemerintah berencana mengoperasikan 401 unit bus untuk program mudik gratis ke 34 provinsi serta tiket gratis bagi 50.000 penumpang kelas ekonomi. Selain itu, terdapat kuota mudik gratis kereta api untuk lintas utara, tengah, dan selatan dengan target sasaran mencapai 28.182 penumpang.