LombokPost - Pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak menuai kritik.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menggerus prinsip dasar sistem perpajakan Indonesia berupa self-assessment atau pelaporan mandiri.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan tersebut merupakan respons yang keliru terhadap melemahnya penerimaan pajak.
Baca Juga: DJP Nusra Blokir Ratusan Rekening Penunggak PajakBaca Juga: DJP Nusra Blokir Ratusan Rekening Penunggak Pajak
Pemerintah seharusnya memperkuat kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengejar wajib pajak besar, bukan justru memperluas pengawasan terhadap pelaku usaha kecil.
Bhima mengungkapkan, sepanjang 2025 penerimaan pajak mengalami shortfall lebih dari Rp 200 triliun. Realisasi penerimaan hanya sekitar 87 persen dari target.
“Ini adalah strategi pajak untuk memelototi wajib-wajib pajak yang masuk kategori UMKM, kategori pajak yang kecil, wajib pajak individu,” kata Bhima, Selasa (28/7).
Baca Juga: Kanwil DJPb Dorong Penyaluran KUR PMI NTB
Sementara itu, lanjutnya, wajib pajak yang kakap justru makin diberi karpet merah.
Bhima mencontohkan, skema pembelian Patriot Bond hingga berbagai insentif dalam regulasi Kawasan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Termasuk fasilitas tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 0 persen hingga 50 tahun bagi investasi tertentu.
Menurut Bhima, meski Babinsa dan Bhabinkamtibmas hanya mendampingi petugas DJP saat meminta informasi perpajakan, kehadiran mereka tetap menciptakan tekanan psikologis bagi masyarakat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
