LombokPost--Di usianya yang sudah 68 tahun dan hidup sendiri di kontrakan, Ehoy bertahan hidup hanya dengan menjadi pengupas bawang di pasar.
Tapi, "luar biasanya," dalam pengelompokan desil oleh BPS, nama warga Kramat Jati, Jakarta Timur, itu justru masuk ke dalam Desil 6 yang artinya masuk dalam kelompok mampu yang tidak menerima bansos.
Nasib serupa dialami Marni, warga Kramat Jati lainnya.
Meski juga hanya bekerja sebagai pengupas bawang dan suaminya buruh harian lepas di Pasar Induk Kramat Jati, status keluarganya justru dicatat masuk ke dalam Desil 9, kategori masyarakat mampu atau kaya.
"Iya pengupas bawang, yang gajinya Rp 700 ribu kilo itu (blunder statement Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan-Sidang Bersama MPR, DPR, DPD, 14 Agustus lalu, Red). Padahal, cuma Rp 2.500 per kilo. Malah desilnya sembilan," keluhnya lantas tertawa getir.
Di berbagai daerah, korban keanehan penyusunan desil ini banyak terjadi. Kamis (17/9), Ehoy, Marni, dan ratusan korban salah pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) itu ramai-ramai menggeruduk kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta.
Mereka menyampaikan protes keras atas kekeliruan tersebut.
Sebab, dampak kekeliruan fatal itu sangat luas. Misalnya, yang seharusnya masuk kategori tidak mampu akhirnya tidak mendapatkan bansos, seperti yang dialami Ehoy dan Marni. Atau ada pula yang beasiswanya diputus.
Para pendemo diterima langsung oleh Mensos Saifullah Yusuf dan Wamensos Agus Jabo Priyono di Taman Sekolah Rakyat, Kantor Kemensos.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
