Mentan Temukan Dugaan Pengoplosan 600 Ton Beras SPHP, Dijual Jadi Premium Rp 17 Ribu per Kg
LombokPost-Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan dugaan penyelewengan 600 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dipasarkan sebagai beras premium. Beras bersubsidi dengan harga Rp 12.500 per kilogram itu diduga dioplos dan dijual seharga Rp 17 ribu per kilogram.
Temuan tersebut disampaikan Amran saat inspeksi mendadak (sidak) di Jakarta Timur, Rabu (28/10). Ia menduga praktik penyelewengan tidak hanya melibatkan 600 ton beras, tetapi berpotensi mencapai ribuan ton.
“Ini beras untuk saudara-saudara kita yang berada di bawah kemiskinan. Ini disubsidi pemerintah. Harusnya harganya Rp 12.500 per kilogram, tetapi dijual Rp 17.000 setelah dioplos dan dipasarkan sebagai beras premium,” tegas Amran.
Baca Juga: Rapor Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih: Mentan Andi Amran Sulaiman Raih Skor Tertinggi
Menurutnya, beras SPHP merupakan instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan. Jika beras bersubsidi dialihkan menjadi produk premium, masyarakat yang menjadi sasaran program berisiko kehilangan manfaat subsidi.
Amran mengatakan angka 600 ton merupakan jumlah yang dilaporkan kepadanya dalam pengungkapan kasus tersebut. Ia menduga penyelewengan berlangsung dalam skala lebih besar, tetapi jumlah dan cakupannya masih harus dipastikan melalui penyelidikan.
Karena itu, ia meminta kepolisian tidak berhenti pada temuan awal. Aparat perlu menelusuri asal pasokan, jalur distribusi, hingga kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam praktik penyelewengan beras SPHP.
“Kalau ini bisa dibongkar sampai akar-akarnya, itu yang kami harapkan. Kami memohon kepada kepolisian agar kasus ini didalami dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.
Amran juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan oknum di lingkungan Perum Bulog maupun Kementerian Pertanian. Jika ditemukan bukti keterlibatan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum dan aturan kepegawaian.
“Kami tidak ingin ada yang dilindungi. Kalau ada yang terlibat, harus ditindak. Jangan dibiarkan,” tegasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
