Subsidi Energi Tembus Rp376,8 Triliun, Pemerintah Didesak Percepat Reformasi
lombokpost - Beban subsidi dan kompensasi energi Indonesia mencapai Rp376,8 triliun hingga September 2026.
Pada saat yang sama, bauran energi terbarukan justru turun menjadi 17,3 persen pada triwulan II 2026. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Prabowo–Gibran memasuki tahun ketiga.
“Volatilitas harga minyak menunjukkan pentingnya mengalihkan subsidi dari komoditas ke individu agar lebih tepat sasaran,” ujar Achmad Zacky Ambadar, Lead Electric Mobility and Indonesia Energy, International Institute for Sustainable Development (IISD).
Baca Juga: Epson Pano Awards 2026, Fotografer Thailand Raih Gelar Terbaik Asia Tenggara
Dalam catatan Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), realisasi subsidi dan kompensasi energi pada Januari–September 2026 meningkat 54,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tekanan anggaran dipicu kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Pada September 2026, ICP mencapai USD112,81 per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar USD70 per barel.
Nilai tukar rupiah juga berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN sebesar Rp16.500. Sementara itu, konsumsi BBM bersubsidi meningkat 9,1 persen menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter.
Baca Juga: Ucapan Lawas Pandji soal Raffi Ahmad Kembali Viral, Singgung Posisi di Lingkaran Pemerintah
Jika ditarik lebih jauh, belanja subsidi dan kompensasi energi meningkat sekitar 68,4 persen, dari Rp234 triliun pada 2021 menjadi Rp394 triliun pada 2025.
Kenaikan tersebut terdiri atas subsidi sebesar 30,5 persen dan kompensasi yang melonjak 124,5 persen.
Persoalan lainnya terletak pada ketepatan sasaran. ETP Forum mencatat sekitar 20 persen rumah tangga terkaya menikmati separuh manfaat subsidi energi.
Ruddy Gobel, Senior Policy Adviser Centre for Policy Development (CPD), menilai pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh BPS dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki penyaluran subsidi.
“Pemerintah perlu memastikan subsidi menjangkau setidaknya 40 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah,” katanya.
Menurut dia, reformasi subsidi berbasis DTSEN yang menyasar 30–50 persen rumah tangga terbawah atau sekitar 28–47,1 juta keluarga berpotensi menghemat anggaran Rp76–116 triliun.
PLTS 100 GW Belum Sepenuhnya Siap
Di sektor energi terbarukan, pemerintah telah membentuk satuan tugas percepatan transisi energi dan menetapkan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Namun, ETP Forum menilai implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Mulai dari kepastian regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, pendanaan, hingga kesiapan proyek yang dapat ditawarkan kepada investor.
Institute for Essential Services Reform (IESR) bahkan mengembangkan penilaian melalui tujuh indikator untuk mengukur kesiapan program PLTS 100 GW.
Baca Juga: Iraola Waspadai Arsenal, Liverpool Belum Mau Bicara Gelar meski Menang Lima Kali Beruntun
Indikator tersebut meliputi tata kelola, regulasi, perencanaan kelistrikan, teknologi dan rantai pasok, pendanaan, kesiapan proyek, serta kerja sama antarpemangku kepentingan.
Hasilnya, belum ada satu pun indikator yang sepenuhnya siap. Teknologi dan rantai pasok menjadi aspek yang paling mendekati kesiapan, dengan kapasitas produksi modul surya domestik sekitar 11–14 GW per tahun.
CEO IESR Fabby Tumiwa menyebut regulasi, perencanaan sistem kelistrikan, dan pendanaan sebagai tiga tantangan utama.
“Koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, terbatasnya proyek yang siap ditawarkan kepada investor, dan kesiapan mekanisme pengadaan PLTS skala besar di PLN turut memperberat pelaksanaan program,” jelasnya.
Sementara itu, kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) justru bertambah 4 GW atau sekitar 7 persen sepanjang 2025 menjadi 60,7 GW. PLTU captive juga belum tercakup dalam skema pensiun dini.
ETP Forum turut menyoroti keandalan jaringan listrik setelah terjadi pemadaman berskala besar pada 2026, termasuk di Sumatra dan Kalimantan.
Baca Juga: Carrick Masih Pede Latih Setan Merah meski MU Sembilan Laga tanpa Kemenangan dan Keok dari Chelsea
Tata Kelola dan Keadilan Energi
Persoalan transisi energi tidak hanya menyangkut pembangunan pembangkit. Koordinasi lintas sektor dan kepastian kebijakan juga dinilai perlu diperkuat.
Pembentukan satuan tugas percepatan transisi energi dan badan koordinasi setingkat menteri koordinator perlu diikuti mandat serta mekanisme pengambilan keputusan yang jelas.
Penguatan kerangka hukum, termasuk pembahasan RUU Perubahan Iklim dan pengembangan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), juga masuk dalam agenda yang perlu ditindaklanjuti.
ETP Forum mengingatkan transisi energi harus memperhatikan dampak sosial dan pemerataan manfaat.
Pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Kuki Soejachmoen, Direktur Eksekutif IRID, menyebut tahun ketiga pemerintahan Prabowo–Gibran perlu menjadi momentum mempercepat implementasi komitmen transisi energi.
Penyelesaian regulasi, alokasi anggaran, penguatan sistem energi, dan penerapan standar lingkungan, sosial, serta tata kelola (ESG) perlu berjalan beriringan.
ETP Forum juga mendorong konsistensi kebijakan untuk mengejar target 100 persen energi terbarukan pada 2040. (***)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
