LombokPost – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan konsekuensi konstitusional setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Yusril menilai surat pengunduran diri Gibran memiliki kemiripan dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI, Soeharto, pada 1998. Kesamaan tersebut terletak pada penggunaan kalimat yang secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan.

Menurut Yusril, karena Gibran secara langsung menyatakan berhenti atas keputusan sendiri, MPR tidak perlu menggelar sidang khusus untuk meminta persetujuan atas pengunduran dirinya.

Hal itu disampaikan Yusril kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

“Ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti,” ucap Yusril.

“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, penggunaan pernyataan berhenti menunjukkan bahwa keputusan tersebut merupakan kehendak pribadi sehingga tidak membutuhkan persetujuan dari lembaga atau pihak lain.

“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” jelasnya.

Pengganti Gibran Harus Dipilih Melalui MPR

Meski menyebut terdapat kemiripan dalam pernyataan pengunduran diri Gibran dan Soeharto, Yusril menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan yang ditinggalkan keduanya berbeda.