LombokPost – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan secara resmi bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi jatuh pada Rabu 18 Februari 2026.
Penetapan ini dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dengan metode hisab hakiki dan berpedoman pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) sebagai pedoman utama. Keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Maklumat Nomor 2/MLM/I.0/E/2025.
"Dengan prinsip kesatuan matlak global, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan berlaku serentak di seluruh dunia pada 18 Februari 2026," kata pakar falak PP Muhammadiyah Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, Senin (16/2).
Disampaikan, KHGT hadir dengan tawaran kepastian berbasis sains dan sistem global terintegrasi.
Muhammadiyah memandang fase ini sebagai bagian dari evolusi pemikiran kalender Islam menuju kesatuan umat yang lebih luas.
"Dengan pendekatan global, apabila di satu wilayah dunia hilal telah memenuhi kriteria maka seluruh dunia mengikutinya. Jadi bukan lagi berdasarkan wilayah," jelas Arwin.
Adapun versi pemerintah masih menunggu sidang isbat. Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang isbat penetapan awal Ramadan 2026/1447 Hijriah pada Selasa besok (17/2).
Informasi dari laman Bimas Islam Kemenag sidang isbat dijadwalkan pukul 16.00 WIB di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.
Penyelenggaraan sidang isbat memiliki dasar hukum yang kuat dan legitimasi melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sidang Isbat.
Sidang ini menjadi forum resmi pemerintah untuk menentukan jadwal umat Islam di Indonesia mulai menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad menjelaskan, keputusan awal Ramadan akan ditetapkan melalui pembahasan hasil hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pemantauan hilal).
"Hasil hisab dan rukyat akan kami bahas bersama. Keputusan akhir disampaikan kepada masyarakat agar menjadi pedoman bersama umat Islam di Indonesia," ujar Abu Rokhmad di Jakarta, Senin (16/2).
Forum tersebut akan dihadiri beberapa unsur. Mulai dari Kemenag, Komisi VIII DPR RI, perwakilan Mahkamah Agung (MA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Forum tersebut juga mengundang Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, serta perwakilan ormas Islam, pondok pesantren, hingga Tim Hisab Rukyat Kemenag.
Merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 yang ditandatangani pada 19 September 2025, pemerintah telah menetapkan libur hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Idul Fitri 2026 pada 21-22 Maret 2026.
Sehingga berdasarkan SKB tersebut, jika Idul Fitri berlangsung pada 21 Maret 2026, maka awal puasa Ramadan versi pemerintah kemungkinan jatuh pada 19 Februari 2026, dengan catatan puasa Ramadan berlangsung selama 30 hari.
Dengan demikian, awal puasa Ramadan 2026 versi pemerintah bakal berbeda dengan Muhammadiyah.
"Penetapan resmi awal puasa Ramadan dari pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat besok," jelas Abu Rokhmad.
Editor : Rury Anjas Andita