LombokPost - Proyek pengadaan 105 ribu kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tengah menjadi sorotan tajam.
Meski dihujani kritik karena melibatkan produsen India seperti Mahindra & Mahindra serta Tata Motors, PT Agrinas Pangan Nusantara akhirnya buka suara mengenai perhitungan matematis di balik kebijakan tersebut.
Dikutip dari Instragram PT Agrinas Pangan Nusantara dimana Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, menegaskan bahwa pilihan ini diambil murni berdasarkan kebutuhan teknis dan efisiensi anggaran negara.
Koperasi desa membutuhkan kendaraan spesifikasi pikap 4x4 untuk menembus medan distribusi desa yang berat, bukan pikap 4x2 biasa.
"Unit asal India lebih murah sekitar Rp120–150 juta per unit dibandingkan opsi lain di dalam negeri. Dalam skala 105 ribu unit, selisih ini menghemat anggaran hingga triliunan rupiah," tegas Joao dalam keterangannya.
Joao juga mengungkapkan fakta bahwa sejak tahun 2025, pihaknya telah mengundang berbagai produsen mobil lokal untuk memberikan penawaran.
Namun, banyak produsen lokal yang tidak sanggup memenuhi kapasitas produksi besar dalam waktu cepat maupun memberikan harga yang kompetitif untuk spesifikasi 4x4.
Keputusan impor utuh (CBU) dilakukan demi mengejar tenggat waktu distribusi logistik nasional yang mendesak.
Agrinas tetap berkomitmen bekerja sama dengan produsen lokal yang sanggup memenuhi sebagian kebutuhan.
Namun untuk skala besar ini, efisiensi harga riil di lapangan menjadi prioritas utama guna menghindari pembengkakan APBN yang tidak perlu.
PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pangan.
Perusahaan ini lahir dari transformasi PT Yodya Karya (Persero), BUMN jasa konstruksi yang beralih fokus penuh ke bidang pangan, sesuai SK Kementerian BUMN No. 32/MBU/02/2025 tertanggal 10 Februari 2025.
Editor : Pujo Nugroho