Lobar Tertinggi Kasus DBD di NTB, Diikuti Lombok Utara dan Mataram

LombokPost-Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB HL Hamzi Fikri mengungkapkan sepanjang tahun 2024, secara angka absolut jumlah kasus demam berdarah dengue (dbd) di NTB, sebanyak 4.206 kasus.

“Kami mencatat hingga saat ini, tujuh kasus meninggal dunia,” terangnya, Senin (13/1).

Tersebar di Kota Mataram tiga kasus, Lombok Barat dua kasus dan masing-masing satu kasus di Sumbawa Barat dan Kota Bima.

Sementara itu, pihaknya juga mencatat angka tertinggi DBD di masing-masing wilayah.

Paling banyak ada di Lombok Barat 1.012 kasus, diikuti Lombok Utara 611 kasus dan Kota Mataram 543 kasus.

Dikes NTB terus mengupayakan pencegahan dan penanganan kasus DBD, dengan mendistribusikan logistik untuk kegiatan pencegahan, pengendalian berupa insektisida, larvasida, dan alat pengendalian, dan alat diagnosa DBD yakni RDT NS1 Combo.

“Kami juga terus menggaungkan, agar masyarakat aktif melakukan kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk, Red), bersama seluruh Puskesmas secara serentak dan berkala di masing-masing wilayah,” tegasnya.

Kemudian berkoordinasi dengan desa serta aparat terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit DBD dan memonitoring kegiatan PSN di masyarakat.

Selain itu Puskesmas melakukan larvasida di seluruh rumah yang disurvei dan sekitarnya.

Puskesmas juga melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan seperti posyandu, pertemuan di kantor desa dan sekolah-sekolah terkait dengan pencegahan DBD agar meningkatkan pemahaman masyarakat tentang PSN.

Saat ini, hujan di seluruh wilayah NTB masih terjadi.

Ia meminta masyarakat waspadai gejala DBD dan kenali fase awalnya yang mirip dengan flu.

Itu ditandai dengan rasa nyeri sendi, demam, sakit kepala hebat, hingga mual.

Selain itu, timbulnya demam berat.

“Kalau demam berat itu berlangsung 2 – 7 hari, ini menjadi gejala DBD. Apabila merasakan gejala-gejala tersebut, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat,” tegasnya.

Dikes NTB telah menginstruksikan dikes kabupaten dan kota, serta puskesmas gerak cepat dalam merespons setiap tanda yang muncul di Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) melalui tindakan penyelidikan epidemiologi kurang dari 1x24 jam. (yun/r11)