Hingga Februari 2026, ribuan guru tingkat SMA, SMK, dan SLB di bawah naungan provinsi masih menanti kepastian hak mereka yang tertunda.
Keresahan ini dipicu oleh fakta bahwa pemerintah kabupaten dan kota di NTB, seperti Mataram, Lombok Barat, hingga Dompu, telah lebih dulu menuntaskan pembayaran hak para guru mereka.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kinerja birokrasi di tingkat provinsi.
Ketua IGI NTB, Nengah Istiqomah, M.Pd., mengungkapkan keheranannya mengingat dana dari pemerintah pusat dikabarkan sudah tersedia dan data administrasi (amprah) telah dinyatakan lengkap.
"Jika dana sudah ditransfer pusat dan data sudah siap, alasan teknis apa lagi yang menghambat? Ini menyangkut hak normatif guru yang setara dengan dua kali gaji dalam setahun," tegas Istiqomah.
Itu sebabnya IGI NTB menghimbau Pemprov NTB lebih terbuka mengenai posisi dana yang sebenarnya.
"Guru membutuhkan tanggal pasti pencairan untuk menunjang kebutuhan ekonomi keluarga," jelas Istiqomah.
Ia juga berharap percepatan proses administrasi agar tidak terus tertinggal dari pemerintah daerah lainnya.
IGI khawatir keterlambatan ini bisa mencederai rasa keadilan bagi para pendidik yang selama ini dituntut profesional, namun kesejahteraannya justru terabaikan.
Hingga berita ini diturunkan, para guru masih menunggu langkah konkret dari pemegang kebijakan di Pemprov NTB untuk segera mencairkan dana yang tertahan sejak tahun lalu tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) NTB Surya Bahari dikonfirmasi via telepon terkait belum cairnya hak ribuan guru SMA, SMK, dan SLB. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada jawaban.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
