Wagub NTB Desak Akurasi Data dan Dorong KPM Mandiri Berani Keluar dari Bantuan

Ini sebagai kunci utama keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB dalam menekan angka kemiskinan.

Hal ini disampaikan Wagub saat membuka Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH di Senggigi, Selasa (18/11).

 Baca Juga: Dari Workshop Peningkatan Kapasitas SDM PKH, Wagub Dinda Ajak Pendamping Desa Berkolaborasi Sukseskan Desa Berdaya

“Sukses tidaknya saya dan Bapak Gubernur dalam upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya bergantung pada PKH ini,” ujar Wagub.

Wagub menekankan bahwa semua program pemerintah, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, harus berbasis pada data yang valid.

“Semua mimpi dan kerja keras kita kembali pada penyatuan data. Jika datanya tidak tepat, maka program kita bisa sia-sia,” tegasnya, menyoroti masalah serius terkait penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Desa Miskin Ekstrem dan Keberanian KPM Mandiri

Saat ini, dari lebih dari 140 desa kategori miskin ekstrem di NTB, baru 40 desa yang mendapat dukungan Program Desa Berdaya, yang direncanakan akan diterapkan penuh mulai tahun 2026.

Dalam konteks ini, Wagub secara khusus menyoroti dua kabupaten yang masih masuk kategori "merah" dalam kemiskinan, yaitu Lombok Utara dan Lombok Timur. Ia meminta agar pendataan di dua wilayah tersebut dilakukan lebih detail dan akurat.

Selain masalah data, Wagub juga mengingatkan pendamping PKH untuk proaktif mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah mapan agar berani menyatakan diri mandiri dan keluar dari program bantuan.

“Jika setelah bertahun-tahun menerima bantuan kondisi mereka sudah baik, harus ada keberanian untuk keluar dari PKH agar bisa bergantian dengan rumah tangga miskin yang baru,” tegas Wagub.

Jaminan Netralitas dan Monitoring Langsung

Terkait netralitas dalam menghadapi dinamika politik, Wagub meminta seluruh pendamping PKH untuk menjaga profesionalitas. Ia mengingatkan bahwa meskipun setiap individu memiliki hak pilih, penggunaan atribut PKH dalam kegiatan politik adalah hal yang dilarang.

Menggarisbawahi keseriusan Pemprov NTB dalam isu kemiskinan, Wagub mengumumkan bahwa mulai tahun 2026, Gubernur dan Wakil Gubernur akan turun langsung memantau progres pelaksanaan Program Desa Berdaya.

Wagub berharap workshop yang diikuti para SDM PKH ini dapat menghasilkan rekomendasi yang kuat dan catatan penting untuk melengkapi regulasi pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan ekstrem di 10 kabupaten/kota di NTB.