BPOM Perkuat Integritas Supplier untuk Cegah Keracunan di Program Makanan Bergizi

Kegiatan yang berfokus pada fungsi pencegahan ini diikuti oleh supplier pangan, yayasan mitra, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), dan perwakilan media.

Deputi Bidang Penindakan BPOM, Brigjen. Pol. Tubagus Ade Hidayat, dalam pemaparannya menyoroti pentingnya pencegahan dini untuk meminimalisir kasus keracunan makanan.

Ia menegaskan bahwa BPOM menerapkan prinsip ultimum remedium dalam penegakan hukumnya, yang berarti sanksi pidana merupakan langkah terakhir setelah upaya lain seperti edukasi dan saksi administratif dirasa tidak efektif. 

"Sejauh ini belum ada kasus yang berujung pidana. Justru kegiatan ini kita lakukan agar jangan sampai ada. Upaya kita lebih pada pencegahan," tegas Tubagus di hadapan para peserta.

Baca Juga: Honorer 518 Pemprov NTB Berpotensi Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu Tambahan

Ia mengungkapkan bahwa kejadian keracunan yang kerap muncul seringkali disebabkan oleh ketidaksengajaan, seperti cemaran bakteri, dan sulit dilacak titik kontaminasinya—apakah saat pengantaran, pembagian, pengolahan, atau karena bahan baku yang sudah tidak layak.

"Oleh karena itu, kita menekankan dari hulunya. Pastikan bahannya bagus. Kalau masak tahu, jangan yang berformalin. Kalau pakai susu, pastikan susunya yang benar dan sesuai standar BPOM," imbaunya.

Kolaborasi Kunci Keberhasilan

Menanggapi daerah yang memerlukan perhatian khusus, Tubagus mengakui bahwa secara nasional, Jawa Barat, khususnya Bandung Barat, sempat menonjol dalam jumlah korban, yang sebagian disebabkan oleh jumlah penduduk terbanyak.

Namun, ia menekankan bahwa semua daerah berpotensi mengalami kejadian serupa.

"Makanya upayanya harus kolaboratif. Kita bersama Dinas Kesehatan, BGN (Badan Gizi Nasional), dan pemerintah daerah. Muaranya ada pada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), yayasan, dan supplier yang bertugas harian. Kitalah yang harus terus mengingatkan mereka," paparnya.

Kegiatan serupa telah dan akan dilakukan di beberapa wilayah Indonesia seperti Palembang, Belitung, Mataram, Jawa Tengah, dan Bandung sebagai bentuk komitmen pencegahan yang menyeluruh.

BBPOM Mataram: Perhatikan Bahan Baku dan Harga

Sementara itu, Kepala BBPOM di Mataram Yogi Abaso, menegaskan peran balainya dalam mengawasi keamanan rantai pasokan bahan baku.

"Kami memastikan bahan baku dan produk akhir yang digunakan aman dikonsumsi. Kewenangan proses produksi pangan siap saji ada di Dinas Kesehatan, kami fokus pada bahan bakunya," jelas Yogi.

Ia memberikan tiga catatan penting bagi supplier dan penyelenggara MBG: taat pada prosedur, mampu memilah dan memilih bahan baku yang baik dengan metode yang tepat, dan berhati-hati dengan harga.

"Jangan tergiur harga murah yang tidak normal dari supplier," pesannya.

Yogi juga mengapresiasi komitmen SPPG di NTB yang dinilai sudah sangat komprehensif, termasuk dalam menangani sumber alergen.

Ia menyatakan bahwa tren Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan makanan di Pulau Lombok telah menunjukkan penurunan.

Baca Juga: Gelar Nasional untuk Tebu Dompu Dikritik, Pengamat Sebut Kebijakan Top-Down dari Pusat Tanpa Petunjuk Teknis Bikin Implementasi Mandek

"Alhamdulillah, semua kabupaten/kota di wilayah kami, baik yang diawasi BBPOM Mataram untuk Lombok maupun BBPOM Bima untuk Sumbawa, mendapatkan perhatian khusus. Semua menjadi prioritas kami," tutup Yogi.