LombokPost - Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengingatkan pemerintah daerah, untuk segera mengambil langkah antisipatif agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memicu inflasi, akibat lonjakan harga pangan.
“Harus menjadi atensi serius, apalagi ini sekarang momen jelang Nataru (natal dan tahun baru 2026, Red),” terang Kepala BPS NTB Wahyudin, Jumat (28/11).
Di sini, peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah NTB kini dinilai sangat krusial.
TPID harus bekerja keras karena stabilitas adalah kunci, karena baik inflasi yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah sama-sama tidak ideal.
“Yang kita butuhkan adalah inflasi yang stabil dan terkendali,” ujarnya.
Dari data BPS NTB, saat ini inflasi di Bumi Gora tercatat mendekati angka 3 persen.
Pada bulan lalu, inflasi berada pada level 2,6 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Dengan target inflasi tahun ini di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen, kondisi NTB masih relatif aman.
Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah, tidak boleh terlena.
Kota Mataram disebut Wahyudin, menjadi wilayah yang harus mendapat perhatian ekstra.
Inflasi di ibu kota provinsi tersebut telah mencapai 3,03 persen.
Kompleksitas inflasi di Mataram cukup tinggi, karena hampir seluruh komoditas kebutuhan masyarakat didatangkan dari luar daerah.
Kondisi ini menyebabkan adanya tambahan biaya Transport and Trade Margin (TTM), yang kemudian mendorong harga barang naik.
Tidak adanya sentra produksi pangan di dalam kota, membuat Mataram sangat bergantung pada pasokan luar daerah.
“Ini alarm peringatan. Saya sudah mengingatkan Mataram agar lebih berhati-hati. Kita memasuki Oktober hingga Desember, periode yang biasanya rawan inflasi, apalagi ini jelang Nataru,” katanya.
Untuk TPID NTB, tantangannya juga serupa. Mereka diharapkan bekerja lebih aktif menjaga inflasi agar tidak mendekati batas atas 3,5 persen.
Target ideal inflasi berada di angka 2,5 persen, dengan toleransi 1,5 hingga 3,5 persen.
Jika melampaui batas tersebut, intervensi yang lebih kuat harus segera dilakukan.
Dari sisi statistik, BPS juga telah melaporkan perkembangan harga sejumlah komoditas seperti bawang dan cabai yang hingga kini masih berada dalam tren positif.
Kendati demikian, pihaknya akan terus mengingatkan pemerintah daerah, siapkan langkah dan strategi konkret untuk menghadapi potensi kenaikan harga kebutuhan bahan pangan akibat pelaksanaan program MBG.
“Secara keseluruhan tetap diperlukan kesiapan dan strategi konkret guna menghadapi potensi kenaikan harga pangan,” tandasnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani memaparkan sampai dengan tanggal 7 November, sebanyak 423 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah aktif mendukung program MBG di NTB.
Adapun total 23.656 petugas yang bekerja di lapangan. Jumlah ini baru mencapai sekitar 60,3 persen dari target pembentukan 701 SPPG.
“Penerima manfaat program tercatat mencapai 1,27 juta orang, atau 89 persen dari target 1,48 juta orang, dan serapan anggaran MBG telah mencapai Rp 1,2 triliun,” jelasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
