Perluasan Infrastruktur SPKLU, Pemprov Pastikan Akses Kendaraan Listrik Merata di NTB

Hingga saat ini, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) NTB telah mengoperasikan sebanyak 37 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang aktif, dan tersebar di jalur-jalur utama di seluruh wilayah NTB. 

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati, mengatakan keberadaan SPKLU tersebut memberikan rasa aman dan kepastian layanan bagi pengguna kendaraan listrik.

Khususnya dalam mendukung perjalanan jarak jauh, di tengah meningkatnya mobilitas kendaraan listrik milik masyarakat pada periode libur Idulfitri. 

“Masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan layanan pengisian daya, khususnya pada momen libur Idul Fitri dengan mobilitas yang cukup tinggi,” terangnya.

Ia menjelaskan, dari sisi kapasitas, seluruh SPKLU tersebut didukung oleh berbagai jenis fasilitas pengisian daya guna memberikan fleksibilitas bagi pengguna.

Terdapat sembilan unit fast charging dengan daya 25 kW, 21 unit medium charging berdaya 22 kW, serta 2 unit slow charging berdaya 7 kW. 

“Variasi jenis charger ini disiapkan agar pengguna kendaraan listrik dapat menyesuaikan kebutuhan pengisian daya dengan waktu tempuh dan durasi perjalanan mereka,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Niken menegaskan ke depan idealnya setiap kabupaten dan kota di NTB memiliki fasilitas SPKLU yang memadai, guna memastikan pemerataan akses serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan kendaraan listrik.

Saat ini, SPKLU di lingkup Pemprov NTB baru tersedia di Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, dan Kantor Gubernur NTB. “Ke depan, kami berharap fasilitas ini dapat diperluas hingga mencakup seluruh kabupaten dan kota,” katanya. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemprov NTB terus melakukan koordinasi intensif dengan PLN UIW NTB guna mendorong penambahan dan pemerataan SPKLU, baik di kawasan pusat pemerintahan maupun di lokasi-lokasi strategis lainnya.

“Kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan PLN UIW NTB, untuk penambahan dan perluasan fasilitas SPKLU, baik di pusat pemerintahan maupun di wilayah strategis lainnya,” pungkas Niken.