Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tingkatkan IPH dan IRH, Kemenkum NTB Perkuat JDIH dengan Transfer Knowledge Nasional

K
Penulis: Kimda Farida❯
Kanwil Kemenkum NTB ikuti sosialisasi nasional JDIHN secara daring.
Kanwil Kemenkum NTB ikuti sosialisasi nasional JDIHN secara daring.

LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) mengikuti Sosialisasi Transfer Knowledge Pembinaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) secara daring.


Advertisement

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi hukum daerah, mendukung Indeks Pembangunan Hukum (IPH), Indeks Reformasi Hukum (IRH), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Acara yang dihadiri oleh Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN, serta jajaran Divisi P3H dan Kelompok Kerja JDIH Kanwil Kemenkum NTB ini, menegaskan peran krusial JDIH sebagai tulang punggung transparansi dan akses hukum bagi masyarakat.

Dampak JDIH pada Pembangunan dan Reformasi Hukum

Advertisement

Dalam sosialisasi dijelaskan bahwa performa JDIH berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPH, khususnya pada pilar Informasi dan Komunikasi Hukum.

Ketersediaan sistem informasi hukum yang terbuka, mudah diakses, dan berkualitas merupakan indikator kunci.

Advertisement

Tidak hanya IPH, JDIH juga mendorong IRH melalui penataan basis data peraturan, integrasi sistem sesuai standar nasional, serta penyediaan dokumen hukum yang akurat dan mutakhir.

Optimalisasi ini sejalan dengan percepatan SPBE di sektor layanan publik digital.

Perubahan Kebijakan Penilaian dan Pelaporan e-Report

Pertemuan ini juga mengkomunikasikan perubahan penting dalam kebijakan penilaian anggota JDIH untuk tahun 2025 dan 2026. Perubahan mencakup:

  • Penyesuaian jumlah indikator penilaian.

  • Pelibatan tim penilai dari pakar hukum dan dokumentasi.

  • Penetapan hasil melalui berita acara elektronik.

  • Fokus pada kelengkapan, aksesibilitas, dan integrasi dokumen.

  • Penerapan kembali mekanisme masa sanggah pada 2026 untuk akuntabilitas.

Seluruh capaian kinerja JDIH tahun 2025 wajib dilaporkan secara terintegrasi melalui aplikasi e-Report JDIH.

Sistem ini menjadi alat ukur utama untuk evaluasi IPH, IRH, dan dasar kebijakan pembinaan ke depan.

Komitmen dan Tindak Lanjut Kemenkum NTB

Usai sosialisasi, Kanwil Kemenkum NTB berkomitmen untuk segera memperkuat koordinasi dan melakukan pengingatan kepada seluruh Anggota JDIHN di wilayah NTB yang belum menyampaikan laporan kinerja.

Langkah ini untuk memastikan kontribusi optimal daerah terhadap sistem hukum nasional yang transparan dan terintegrasi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wakili Menteri Hukum di Wisuda Universitas Samawa, Kakanwil Kemenkum NTB Titip 3 Pesan Penting bagi

Wakili Menteri Hukum di Wisuda Universitas Samawa, Kakanwil Kemenkum NTB Titip 3 Pesan Penting bagi

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri mewakili Menteri Hukum di wisuda Universitas Samawa dan menitipkan tiga pesan penting bagi lulusan.

Kanwil Kemenkum NTB Edukasi Siswa SMPN 15 Mataram, Bahaya Judi Online Jadi Sorotan

Kanwil Kemenkum NTB Edukasi Siswa SMPN 15 Mataram, Bahaya Judi Online Jadi Sorotan

Kanwil Kemenkum NTB edukasi siswa SMPN 15 Mataram tentang bahaya judi online dan pentingnya bijak bermain game serta menggunakan internet.

Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Estafet Kepemimpinan Kanwil Kemenkum NTB Berganti

Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Estafet Kepemimpinan Kanwil Kemenkum NTB Berganti

Risman Somantri resmi memimpin Kanwil Kemenkum NTB menggantikan I Gusti Putu Milawati dalam rotasi pimpinan tinggi pratama Kementerian Hukum

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer