Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenkum RI Kumpulkan Data Praktik Hukum Perdata Internasional di PN Mataram

K
Penulis: Kimda Farida❯

Ditjen AHU kumpulkan data sengketa perdata internasional di PN Mataram, pengadilan dengan kasus HPI tertinggi nasional, untuk dukung RUU HPI.
Ditjen AHU kumpulkan data sengketa perdata internasional di PN Mataram, pengadilan dengan kasus HPI tertinggi nasional, untuk dukung RUU HPI.
LombokPost--Dalam rangka persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI), Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) NTB mendampingi kunjungan kerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Kamis (5/2).


Advertisement

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) Ditjen AHU Agvirta Armilia Sativa, bertujuan menghimpun data dan informasi praktik penyelesaian sengketa Hukum Perdata Internasional (HPI) selama lima tahun terakhir.

RUU HPI sendiri telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2025 dan mendapat dorongan langsung dari Presiden RI melalui surat resmi untuk segera dibahas bersama DPR RI.

PN Mataram: Penyelesaian Perkara HPI Tertinggi di Indonesia

Advertisement

Dalam paparannya, Kepala Kanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Mahkamah Agung RI, PN Mataram tercatat sebagai pengadilan dengan intensitas tertinggi dalam pendaftaran dan penyelesaian perkara HPI di tingkat nasional.

“Hal ini menjadikan praktik dan temuan di PN Mataram sangat krusial sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU HPI,” jelas Milawati.

Advertisement

Jenis Perkara dan Penerapan Asas HPI

Ketua PN Mataram menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan kesiapan pengadilan untuk mendukung penyusunan RUU dengan menyediakan seluruh data yang diperlukan.

Beberapa jenis perkara perdata bernuansa asing yang sering ditangani meliputi:

  • Adopsi dan Pengakuan Anak

  • Perceraian dan Sengketa Hak Asuh

  • Perbuatan Melawan Hukum

  • Perselisihan Hubungan Industrial

Baca Juga: Libatkan Dua Tim Pansel, Pemprov NTB Resmi Gelar Seleksi Terbuka 13 Jabatan Strategis

Meski dalam praktiknya hakim tetap menggunakan hukum Indonesia, asas-asas Hukum Perdata Internasional telah diterapkan dalam pertimbangan putusan, meski belum selalu merujuk secara eksplisit pada pasal-pasal dalam Algemene Bepalingen (AB).

Tindak Lanjut: Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi

Sebagai langkah lanjutan, Direktorat OPHI berencana menggelar rapat virtual yang akan menghadirkan para hakim serta perwakilan dari Kanwil Kemenkum NTB dan Bali.

Bali dan NTB dipilih karena merupakan dua wilayah dengan volume sengketa perdata internasional terbanyak.

Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan substansi RUU HPI sekaligus menyamakan persepsi para penegak hukum dalam penerapan hukum perdata internasional di masa depan, mendukung iklim investasi dan kepastian hukum di Indonesia.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wakili Menteri Hukum di Wisuda Universitas Samawa, Kakanwil Kemenkum NTB Titip 3 Pesan Penting bagi

Wakili Menteri Hukum di Wisuda Universitas Samawa, Kakanwil Kemenkum NTB Titip 3 Pesan Penting bagi

Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri mewakili Menteri Hukum di wisuda Universitas Samawa dan menitipkan tiga pesan penting bagi lulusan.

Kanwil Kemenkum NTB Edukasi Siswa SMPN 15 Mataram, Bahaya Judi Online Jadi Sorotan

Kanwil Kemenkum NTB Edukasi Siswa SMPN 15 Mataram, Bahaya Judi Online Jadi Sorotan

Kanwil Kemenkum NTB edukasi siswa SMPN 15 Mataram tentang bahaya judi online dan pentingnya bijak bermain game serta menggunakan internet.

Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Estafet Kepemimpinan Kanwil Kemenkum NTB Berganti

Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama, Estafet Kepemimpinan Kanwil Kemenkum NTB Berganti

Risman Somantri resmi memimpin Kanwil Kemenkum NTB menggantikan I Gusti Putu Milawati dalam rotasi pimpinan tinggi pratama Kementerian Hukum

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer