Bappenas dan Pemerintah Inggris Perkuat Sinergi Pembangunan Rendah Karbon di NTB

LombokPost - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO), didukung oleh Oxford Policy Management (OPM) dan konsorsium organisasi masyarakat sipil, menyelenggarakan Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi NTB: Dari Komitmen ke Aksi Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim.

Ini sebuah forum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat transformasi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi NTB.

Forum ini menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim atau PRKBI, serta memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target nasional.

"Ini upaya sinergi lintas pemerintah pusat, daerah, lembaga legislatif, swasta, serta masyarakat sipil,” ujar Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo.

NTB menjadi salah satu dari empat provinsi pilot implementasi PRKBI di tingkat subnasional, selain Sumatera Utara, Bengkulu, dan Maluku.

NTB memiliki sumber daya alam yang melimpah, serta berpeluang besar untuk memperkuat transisi menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045.

NTB juga menghadapi tantangan nyata berupa krisis iklim, degradasi lingkungan, abrasi garis pantai, dan kerentanan sosial yang memerlukan penanganan terpadu.

Kondisi ini menegaskan pentingnya percepatan implementasi PRKBI untuk memastikan pembangunan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Forum ini juga menjadi wadah diskusi dengan DPRD NTB untuk menyelaraskan pemahaman mengenai urgensi PRKBI, sekaligus membangun peran strategis legislatif untuk mendukung transformasi PRKBI.

Forum ini menegaskan bahwa dukungan politik DPRD sangat dibutuhkan untuk memastikan kesinambungan kebijakan, pendanaan, dan pemantauan pembangunan rendah karbon di tingkat provinsi.

Forum ini juga mengidentifikasi sektor dan isu prioritas PRKBI di Provinsi NTB sebagai dasar integrasi dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah.

Melalui dialog ini, pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari eksekutif daerah, legislatif, masyarakat sipil, akademisi, hingga sektor swasta, diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman serta memperkuat kolaborasi dalam mempercepat implementasi PRKBI di NTB. Masukan yang terhimpun akan digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan daerah.

“NTB memiliki modal kuat sumber daya alam, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus membaik, serta visi politik yang jelas. Karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk mengintegrasikan PRKBI ke dalam RPJMD dan APBD serta memperkuat kolaborasi agar manfaatnya nyata bagi masyarakat dan generasi mendatang,” tutup Deputi Teguh.